Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR PAPUA · 16 Mar 2024 13:20 WIT

RSUD Jayapura Hentikan Layanan Kartu Port Numbay Sehat, Ini Kata Dinkes


					RSUD Dok II Jayapura. (Dok Istimewa) Perbesar

RSUD Dok II Jayapura. (Dok Istimewa)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura menghentikan layanan pasien jaminan Kartu Port Numbay Sehat sejak 2 Maret 2024.

Penghentian layanan berdasarkan pemberitahuan nomor 007/232 1. Pemberitahuan dikeluarkan dan ditandatangani langsung Direktur RSUD Dok 2 Jayapura drg.Aloysius Giyai.

Merespons pemberitahuan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari meminta warga tidak khawatir. Dia mengimbau masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mendatangi puskesmas terdekat.

“Untuk sementara, masyarakat yang akan berobat ke RS Dok II hendaknya ke puskesmas dulu. Nanti puskesmas akan berikan rujukan dan akan kirim ke rumah sakit selain (RSUD) Dok II,” kata Sri Antari di Jayapura, Sabtu 16 Maret 2024.

Sri Antari menyebut, pelayanan kesehatan di puskesmas Kota Jayapura sudah bagus. “Pelayanan puskesmas sudah bagus kok. Lalu untuk pasien rujukan bisa ke RS Provita dan semua rumah sakit lainnya (selain RSUD Dok II),” ucapnya.

Dia juga menjelaskan persoalan di RSUD Jayapura. Di mana ada klaim RSUD Jayapura yang tertinggal, sedangkan anggaran sudah ditutup atau harus dikembalikan.

“Sebenarnya kita bisa bayarnya di bulan Januari. Tapi klaimnya itu mundur banyak banget, itu yang menjadi masalah juga, karena kami harus verifikasi juga,” ujarnya.

Sri Antari menjelaskan bahwa dalam aturan keuangan Dinas Kesehatan Kota Jayapura, sama seperti Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat atau (BOK).

“Kita kemarin juga 5 miliar (rupiah) gak salur, kalau aturan keuangan sudah seperti itu kan kita sulit mengubah,” ujarnya lagi.

Terkait persoalan itu, Sri Antari bilang masih mendiskusikannya. “Kami lagi diskusikan. Kemarin dengan BPKP juga BPKAD, tentu juga dengan arahan pimpinan seperti apa,” katanya.  *** (Natalya Yoku)

Artikel ini telah dibaca 116 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

KSOP Jayapura: Realisasi PNBP 2024 Over Target, Kini Capai Rp4,16 Miliar

6 November 2024 - 17:20 WIT

Pj Gubernur Papua Minta Perhotelan Sajikan Pangan Lokal Berbahan Sagu

5 November 2024 - 00:32 WIT

KPK Datangi Kantor Gubernur Papua, Ada Apa?

4 November 2024 - 21:55 WIT

Resmi Ditunjuk Golkar, Denny Bonai Jabat Ketua DPR Papua

4 November 2024 - 20:12 WIT

Soal Program Makan Bergizi, Pemprov Papua Ingin Manfaatkan Kearifan Lokal

1 November 2024 - 21:21 WIT

Pj Gubernur Papua Akui Panggil Pj Walikota Jayapura Terkait Rekaman Suara Viral

1 November 2024 - 19:30 WIT

Trending di KABAR PAPUA