Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR PAPUA · 16 Mar 2024 13:20 WIT

RSUD Jayapura Hentikan Layanan Kartu Port Numbay Sehat, Ini Kata Dinkes


					RSUD Dok II Jayapura. (Dok Istimewa) Perbesar

RSUD Dok II Jayapura. (Dok Istimewa)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura menghentikan layanan pasien jaminan Kartu Port Numbay Sehat sejak 2 Maret 2024.

Penghentian layanan berdasarkan pemberitahuan nomor 007/232 1. Pemberitahuan dikeluarkan dan ditandatangani langsung Direktur RSUD Dok 2 Jayapura drg.Aloysius Giyai.

Merespons pemberitahuan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari meminta warga tidak khawatir. Dia mengimbau masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mendatangi puskesmas terdekat.

“Untuk sementara, masyarakat yang akan berobat ke RS Dok II hendaknya ke puskesmas dulu. Nanti puskesmas akan berikan rujukan dan akan kirim ke rumah sakit selain (RSUD) Dok II,” kata Sri Antari di Jayapura, Sabtu 16 Maret 2024.

Sri Antari menyebut, pelayanan kesehatan di puskesmas Kota Jayapura sudah bagus. “Pelayanan puskesmas sudah bagus kok. Lalu untuk pasien rujukan bisa ke RS Provita dan semua rumah sakit lainnya (selain RSUD Dok II),” ucapnya.

Dia juga menjelaskan persoalan di RSUD Jayapura. Di mana ada klaim RSUD Jayapura yang tertinggal, sedangkan anggaran sudah ditutup atau harus dikembalikan.

“Sebenarnya kita bisa bayarnya di bulan Januari. Tapi klaimnya itu mundur banyak banget, itu yang menjadi masalah juga, karena kami harus verifikasi juga,” ujarnya.

Sri Antari menjelaskan bahwa dalam aturan keuangan Dinas Kesehatan Kota Jayapura, sama seperti Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat atau (BOK).

“Kita kemarin juga 5 miliar (rupiah) gak salur, kalau aturan keuangan sudah seperti itu kan kita sulit mengubah,” ujarnya lagi.

Terkait persoalan itu, Sri Antari bilang masih mendiskusikannya. “Kami lagi diskusikan. Kemarin dengan BPKP juga BPKAD, tentu juga dengan arahan pimpinan seperti apa,” katanya.  *** (Natalya Yoku)

Artikel ini telah dibaca 368 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Presiden Prabowo Salurkan 10 Sapi Kurban di Provinsi Papua

18 May 2026 - 08:47 WIT

Target Rampung Juli 2026, Koperasi Merah Putih Siap Jadi Motor Penggerak Ekonomi Papua

17 May 2026 - 19:26 WIT

Pasca Kerusuhan, Stadion Lukas Enembe Jayapura Ditutup

12 May 2026 - 22:31 WIT

Wagub Papua di World Press Freedom Day: Pers Harus Jadi Penerang, Bukan Penyulut Kegelapan

4 May 2026 - 22:31 WIT

Pesan Haru Wagub Papua saat Melepas Jamaah Haji: Jaga Kesehatan dan Jadi Haji Mabrur

3 May 2026 - 13:10 WIT

Selain Malaria, Inilah 2 Penyakit Menular Tertinggi di Papua

29 April 2026 - 00:45 WIT

Trending di KABAR PAPUA