KABARPAPUA.CO, Jakarta – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk S.Sos, M.M menerima duplikat bendera pusaka ke-12 dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), di Balai Samudra, Jakarta Pusat.
Penyerahan duplikat bendera pusaka kepada gubernur seluruh Indonesia berlangsung pada Senin 5 Agustus 2024. Duplikat bendera diserahkan Kepala BPIP, Drs. K.H Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
Turut hadir, Wakil Kepala BPIP, Dr. Rima Agristina, SH, SE, M.M, Sekretaris Utama BPIP, Dr. Tonny Agung Arifianto, SE., M.A.B. Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri, serta Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, menyebut bendera pusaka tak hanya sebagai simbol negara, akan tetapi merupakan pengakuan kedaulatan terhadap bangsa Indonesia.
“Makna penyerahan duplikat bendera pusaka ini adalah selain sebagai simbol negara. Namun juga sebagai pengakuan kedaulatan terhadap bangsa,” katanya.
Ribka Haluk menceritakan bahwa duplikat bendera pusaka akan digunakan selama 10 tahun saat memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera ini, kata gubernur perempuan pertama asli Papua, akan berkibar pada 17 Agustus.
“Duplikat bendera dikibarkan setiap tanggal 17 agustus dan berlaku selama 10 tahun kedepan. Selanjutnya akan diganti dengan duplikat yang baru pada tahun ke 11 nanti,” ungkapnya.
Ia pun merasa bangga dan haru, lantaran duplikat bendera pusaka itu diserahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Dimana Megawati merupakan perempuan pertama yang menjabat Presiden RI.
“Jadi bendera duplikat ini langsung diserahkan oleh salah satu anak proklamator, yaitu ibu Megawati Soekarno Putri. Waktu itu juga menjadi pembawa bendera pusaka untuk pengibaran bendera merah putih pada masa 17 Agustus tahun 1945,” ujarnya.
Ribka Haluk berharap dengan bertambahnya usia bangsa Indonesia, masyarakat dapat merasakan kesejahteraan. Hal ini seperti apa yang disampaikan Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarno Putri.
“Harapan saya, dalam semarak kemerdekaan ini masyarakat harus bisa kita sejahterakan, mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, serta pembangunan. Ini sesuai arahan Ketua Dewan Pengarah BPIP tadi bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus semangat dalam kemerdekaan untuk kesejahteraan,” ucapnya. *** (Rilis)
