KABARPAPUA.CO, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah kembali menorehkan prestasi dengan meraih Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 untuk kategori Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan Masyarakat – Fiskal Rendah.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh Tempo Media Group berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Borobudur, Jakarta, 1 Desember 2025.
Penghargaan diserahkan langsung oleh R. Siti Zuhro selaku peneliti ahli utama di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diterima langsung pula oleh Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley.
Wagub Deinas mengapresiasi bentuk pengakuan atas komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mendorong pemerataan pembangunan khususnya dalam upaya perluasan kesempatan kerja di daerah.
“Kami di Papua tengah terjadi ketimpangan, tetapi dengan capaian ini menandakan peningkatan pemerataan pembangunan dan perbaikan distribusi kesejahteraan di Papua Tengah,” ujar Wagub Deinas Geley melalui selulernya.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kompetisi antarpemerintah daerah penting sebagai pendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dirinya bergembira karena kembali melaksanakan kegiatan pemberian reward kepada pemerintah daerah. Program sudah berapa tahun dilaksanakan bersama dengan Tempo,
Pemda pemenang dinilai berdasarkan tujuh sektor prioritas, dengan rincian Tata Kelola, Penanggulangan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Perbaikan Akses Layanan Pendidikan, Penyerapan Tenaga Kerja, Perbaikan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Pertumbuhan Ekonomi.
Kategori yang dipertandingkan adalah kategori yang memang menjadi domain utama pekerjaan kepala daerah,” ucap Tito.
Tito menekankan, penghargaan ini bukan sekedar seremonial, melainkan menjadi alat untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dan memperkuat kepercayaan publik kepada Pemda.
Sementara, Dewan Pengarah Penilaian terdiri atas Direktur Utama Tempo Media Group Arif Zulkifli, Staf Khusus Bidang Pemerintahan Kemendagri Muchlis Hamdi, dan Peneliti Utama BRIN Siti Zuhro. Mereka menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari kemampuan kepala daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat dengan visi dan inovasi.
“Proses seleksi dirancang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan mendorong inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” katanya.
Melalui Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025, diharapkan tercipta budaya kompetisi yang sehat antardaerah, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. *** (rilis)
