KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige Renwarin mengakui adanya hoaks merebak di tengah konflik antarwarga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Kapolda menjelaskan, konflik tersebut bermula dari kasus kecelakaan lalu lintas pada 2024 yang kemudian berkembang menjadi persoalan adat dan pembayaran duka. Namun pada yang bersamaan, pemerintahan di wilayah Papua Pegunungan masih dipimpin pejabat sementara (Pj), sehingga pengambilan keputusan terkait penganggaran dan ganti rugi mengalami kendala.
“Sekarang sudah ada bupati definitif dan gubernur definitif. Beberapa hari ini sudah mulai maraton untuk menyelesaikan persoalan itu,” kata Patrige, Sabtu 16 Mei 2026.
Kapolda mengakui dalam konflik tersebut terdapat korban jiwa, namun kondisi diperburuk oleh kurangnya komunikasi dan adanya informasi hoaks yang memicu kepanikan masyarakat. Kapolda juga membantah isu yang menyebut konflik telah meluas hingga masuk ke pusat Kota Wamena.
“Insiden yang terjadi di dalam kota dipicu oleh kesalahpahaman informasi dari masyarakat yang berada di wilayah seberang Sungai Wouma dan itu bukan merembet masuk ke dalam kota. Karena di dalam kota ini dan di daerah Wouma di seberang Kali Uwe, disitu ada masyarakat dari Lanny Jaya, dari Nduga. Jadi kemudian kalau ada informasi hoaks yang sifatnya provokatif langsung direspon dengan aksi yang ada di dalam kota,” jelas Kapolda.
Untuk memperkuat pengamanan, Polda Papua menambah 100 personel ke Wamena. Saat ini total kekuatan di Polres Jayawijaya mencapai sekitar 400 personel, ditambah 200 personel dari Batalyon TNI Angkatan Darat yang berada di Wamena.
Selain pengamanan, aparat gabungan juga masih melakukan pencarian korban yang dilaporkan jatuh ke sungai akibat jembatan putus saat kepanikan terjadi.
“Jumlah korban yang beredar luas di masyarakat tidak seluruhnya merupakan korban perang antar kelompok. Ada sekitar 40 orang jatuh dari jembatan yang putus, jadi itu bukan masuk kategori korban perang. Saat ini masih dilakukan pencarian,” Kapolda berujar.
Kapolda berharap, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat, dan tokoh agama bisa segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan adat yang menjadi akar konflik agar situasi kembali kondusif. *** (Katharina)
