KABARPAPUA.CO, Nabire – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyelenggarakan Workshop Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini diikuti jajaran pimpinan perangkat daerah, staf teknis, dan perwakilan instansi terkait, guna menyelaraskan strategi pencapaian target layanan publik.
Kegiatan digelar di Guest House Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Nabire, Senin, 16 Maret 2026.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi dalam sambutannya mengatakan, capaian SPM Tingkat Provinsi adalah akumulasi dari capaian SPM yang ada di tingkat kabupaetn se-Papua Tengah.
“Sehingga Bapperida Provinsi Papua Tengah kedepannya akan terus melakukan workshop bagi organisasi perangkat daerah (OPD) Pengampu SPM di 8 kabupaten,” jelas Eliezer di Nabire, Senin, 16 Maret 2026.
Eliezer juga mengatakan, pihaknya berharap para pengampu atau operator SPM yang ada di 8 kabupaten ini bisa mendapatkan informasi yang sama terkait pelaporan SPM dalam E-SPM. “Sehingga dapat mengimput secara baik dalam aplikasi, baik tingkat kabupaten maupun provinsi,” katanya.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan materi intensif mengenai mekanisme pelaporan SPM berbasis digital, serta kendala teknis dalam pengumpulan data sektoral, dari para narasumber dan tim tenaga pendamping.
Peserta mendapatkan materi, yakni tim skala mencakup berbagai urusan pelayanan dasar strategis, yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.
“Melalui aplikasi E-SPM pusat dapat memonitor capaian indikator pelayanan dasar oleh pemerintah daerah yang akan dilaporkan pimpinan daerah setiap 6 bulan dan Bapperida Provinsi Papua Tengah akan terus melakukan pendampingan,” jelas Eliezer.
Melalui forum ini, kata Eliezer, diharapkan muncul komitmen kuat antar instansi untuk bekerja lebih kolaboratif. Sebab adanya pemahaman yang seragam mengenai instrumen penilaian SPM.
“Pemerintah daerah optimis peringkat capaian kinerja pelayanan publik pada tahun ini akan mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujar Eliezer. ***(Agies Pranoto)
