KABARPAPUA.CO,Nabire– Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengubah strategi pengendalian inflasi. Tak lagi mengandalkan perkiraan, Pemprov kini memajukan basis data riil produksi dan kebutuhan pangan masyarakat sebagai acuan intervensi pasar.
Pj. Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, menegaskan pentingnya akurasi data hasil sinkronisasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita harus mempunyai basis data kebutuhan riil komoditas kita per hari atau per bulan, dan berapa kemampuan produksi dari petani kita. Semua variabel ini sangat menentukan pergerakan harga di pasar,” ujar Silwanus di Nabire, Sabtu 11 Juni 2026.
Langkah berbasis data ini diambil agar produksi lokal terserap optimal. Jika pasokan lokal mencukupi, pemerintah akan membatasi masuknya komoditas dari luar daerah.
- Kebutuhan Telur Nabire: Mencapai 1.062.000 butir (60 ton) per bulan. Pemerintah membandingkan angka ini dengan hasil peternak lokal sebelum memutuskan keran pasokan luar.
- Potensi Peternak: Salah satu usaha peternakan di Nabire bahkan sudah mampu memproduksi 12.600 butir telur per hari (22 ton/bulan).
- Perbandingan di Mimika: Produksi telur mencapai 15,82 ton per hari (474,5 ton/bulan) dari populasi 440.280 ekor ayam.
Selain telur, Program Prioritas Gubernur juga menggenjot kemandirian pangan pada komoditas daging babi serta pengawasan ketat rantai pasok cabai dan tomat dari gangguan cuaca maupun hama.
Langkah cepat ini menjadi krusial mengingat BPS mencatat inflasi tahunan Nabire pada Juni 2026 menyentuh 4,44%—tertinggi di Papua Tengah. Laju inflasi didorong kenaikan harga bahan pokok serta lonjakan biaya distribusi akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Di Pasar Kalibobo Nabire, pergerakan harga komoditas pangan mulai bervariasi, harga cabai rawit turun Rp70 ribu dari sebelumnya Rp90 ribu. Lalu. harga bawang merah naik dari sebelumnya Rp60 ribu, saat ini menjadi Rp75 ribu. Kemudian, harga tomat dan bawang putih stabil di kisaran Rp40 ribu hingga Rp60 ribu. *** (Agis Pranoto)
