KABARPAPUA.CO, Serui – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Yapen melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen dampingi pelaku wisata mengurus Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).
Untuk itu, mereka menggelar kegiatan fasilitasi pendampingan penerbitan PBBR sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat risiko menengah tinggi di Aula Hotel Kepala Dua Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Jumat, 22 Mei 2026.
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen, Nikolas Imbiri mengatakan, kegiatan ini menghadirkan 40 peserta, terdiri pengelola destinasi wisata, pelaku ekonomi kreatif, serta sanggar seni dan budaya di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Nikolas juga mengatakan, kegiatan itu bertujuan membantu pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar memiliki legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha resmi.
“Melalui kegiatan ini kami berharap seluruh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mengurus izin usahanya, sehingga usaha yang dijalankan memiliki legalitas dan perlindungan hukum,” ujar Nikolas.
Menurut Nikolas, kegiatan difokuskan kepada pengelola destinasi wisata, pelaku ekonomi kreatif, dan sanggar seni budaya yang selama ini belum memiliki izin usaha.
“Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan informasi hingga kurangnya pemahaman terkait prosedur pengurusan perizinan,” jelas Nikolas.
Untuk itu, kata Nikolas, pihaknya menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memberikan pendampingan langsung kepada peserta.
“Kami menghadirkan Dinas PTSP agar peserta bisa mendapatkan penjelasan terkait syarat-syarat perizinan sekaligus memperoleh pendampingan dalam proses pengurusan izin usaha,” katanya.
Nikolas menjelaskan, Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi wisata yang cukup besar dengan total 121 daya tarik wisata (DTW) yang tercatat di Dinas Pariwisata.
“Namun, baru sekitar 20 destinasi yang dapat dijangkau dan dikembangkan secara optimal karena keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur jalan,” terangnya.
“Banyak destinasi wisata kita belum memiliki akses jalan darat yang memadai sehingga pengembangannya masih terkendala,” katanya menambahkan.
Nikolas mencontohkan, sejumlah kawasan wisata di Distrik Raimbawi dan Kampung Aisau yang masih membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya dalam pembangunan akses menuju lokasi wisata.
Namun pemerintah daerah terus berupaya mendorong pengembangan sektor pariwisata melalui penyusunan paket perjalanan wisata dan melibatkan masyarakat yang memiliki armada transportasi laut untuk mendukung akses menuju destinasi.
Dalam waktu dekat, kata Nikolas, Pemkab Kepulauan Yapen juga berencana meresmikan destinasi wisata Aisau sebagai salah satu kawasan wisata unggulan di daerah tersebut.
“Kami memang belum memiliki fasilitas yang sepenuhnya memadai, tetapi pemerintah daerah akan terus berupaya melengkapi kebutuhan pendukung pariwisata secara bertahap,” terang Nikolas. ***(Ainun Faathirjal)
