KABARPAPUA.CO, Serui– Gubernur Provinsi Papua, Matius D. Fakhiri panen padi perdana di Kampung Wabuayar, Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia mengapresiasi Pemkab Kepulauan Yapen dan petani yang telah berhasil mendukung program swasembada pangan di Tanah Papua.
“Kepulauan Yapen memiliki potensi menjadi daerah penyangga ketahanan pangan di Papua. Kami berikhtiar menjadikan Papua sebagai lumbung pangan, khususnya dari sektor beras,” ujar Fakhiri, Selasa 18 Mei 2026.
Hasil panen padi di Kampung Wabuayar memiliki kualitas padi yang baik dan tahan terhadap hama. Namun, peralatan pertanian yang digunakan petani masih tergolong manual.
“Pemerintah Provinsi Papua akan mengirimkan bantuan alat pengolahan padi menjadi beras untuk mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Alat pertanian harus dimanfaatkan bersama oleh kelompok tani, sehingga dapat saling mendukung dalam pengembangan lahan sawah baru dan peningkatan hasil produksi,” katanya.
Gubernur Mathius meminta beras dari Wabuayar diberi label atau nama khas Kampung Wabuayar, Kabupaten Kepulauan Yapen, supaya menjadi merek resmi yang memiliki nilai jual.
Termasuk pengaktofan kembali koperasi, agar masyarakat yang datang menggiling atau menitipkan beras bisa membayar jasa pengolahan sehingga perputaran ekonomi koperasi berjalan baik. “Jangan selalu bergantung kepada pemerintah,” ujarnya.
Fakhiri mengakui kondisi efisiensi anggaran membuat pemerintah memiliki keterbatasan dalam membantu seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia berharap masyarakat mampu membangun kemandirian ekonomi melalui sektor pertanian dan koperasi.
“Kalau mata rantai produksi berjalan baik, mudah-mudahan koperasi bisa hidup dan para petani dari setiap kelompok tani dapat mandiri,” tambahnya.
Infrastruktur Jalan
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Fakhiri menyinggung kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang kerap mengalami longsor dan putus akibat cuaca ekstrem.
Ia menegaskan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan saling mendukung dalam penanganan ruas jalan yang menjadi kewenangan masing-masing.
“Untuk ruas jalan provinsi dan kabupaten ini mengisyaratkan bahwa kita harus saling menopang. Mana yang menjadi kewenangan provinsi akan kami perbaiki, dan yang tidak mampu ditangani kabupaten maka pemerintah di atasnya memiliki kewajiban membantu menyelesaikan. Yapen punya makna bagi saya sebagai seorang gubernur, jadi pasti saya akan lihat,” jelasnya. *** (Ainun Faathirjal)
