KABARPAPUA.CO, Nabire– Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengutus 3 bupati yakni Bupati Deiyai, Dogiyai dan Mimika untuk menyelesaikan konflik sosial antar dua suku di Distrik Kapiraya. Tim harmonisasi ini akan bergerak pada Senin 23 Februari 2026. Distrik Kapiraya berbatasan langsung dengan Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai.
Meki bilang, hal itu dilakukan supaya masyarakat mengetahui adanya kerja sama yang baik antara para pimpinan daerah dan tim harmonisasi yang diutus dari tiga kabupaten.
“Pak Bupati Mimika akan keluarkan surat undangan rapat itu di Timika. Dua Bupati (Deiyai dan Dogiyai) beserta tim ke Timika, rapat bersama. Selanjutnya hari Selasa tim ini (Timika, Deiyai dan Dogiyai) sama-sama pergi ke Kapiraya ketemu masyarakat,” katanya tegas, dalam rapat zoom meeting bersama 2 bupati pada Jumat 20 Februari 2026 yang juga diikuti oleh sejumlah pimpinan OPD.
Dalam rapat nanti, lanjut Nawipa, ketiga Bupati akan tentukan pihak-pihak yang pergi ke Kapiraya menggunakan jalur laut dan pesawat udara. Usai tatap muka dengan masyarakat kedua belah pihak, kata Gubernur, selanjutnya pihaknya akan atur rekonsiliasi perdamaian.
“Terkait dengan penerbangan ke Kapiraya, nanti Pak Sekda (Provinsi Papua Tengah) akan keluarkan surat akses masuk pesawat ke Kapiraya,” ujar Gubernur.
Gubernur menyampaikan, persoalan di Kapiraya harus ditetapkan melalui tapal batas adat. “Apapun ceritanya harus buat tapal adat dulu,” ujarnya.
Gubernur Nawipa juga menyampaikan terima kasih banyak kabupaten Deiyai, Dogiyai dan Mimika sudah membentuk tim harmonisasi. “Itu artinya satu langkah perdamaian sudah nampak, jadi tim ini harus dilepas sama-sama oleh ketiga bupati,” katanya.
“Setelah mulai ketemu tokoh-tokoh orang Kamoro itu pastikan siapa saja yang benar-benar ada di daerah perbatasan. Orang Mee dari Deiyai siapa saja, orang Dogiyai juga siapa saja. Jangan libatkan orang yang bukan asli Kapiraya. Tidak boleh ada orang baru yang masuk, karena dia tidak tahu tapal batas,” katanya.
Gubernur mengingatkan semua pihak yang tidak ada hubungan dengan Kapiraya harus netral, biarkan masyarakt sendiri berkonsolidasi untuk menyelesaikan.
“Pemerintah dan tim hanya memediasi, yang kita bicara hari ini adalah masyarakat menentukan tapal batas adat, setelah itu baru kita semua bersatu buat perdamaian dan menentukan tapal batas. Tim harmonisasi harus mulai bergerak mulai hari Senin ke atas. Setelah itu menentukan batas, dan kesepakatan hak-hak ulayat dan perdamaian,” katanya. *** (Rilis)
