KABARPAPUA.CO, Nabire — Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menegaskan dan meminta Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Provinsi Papua Tengah memastikan semua warga Papua Tengah memiliki akses kesehatan yang setara. Hal ini terungkap pada pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa, 22 April 2025.
Rakerkesda pertam kali yang diselenggaran Dinkes P2KB Provinsi Papua Tengah ini, selain dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Silwanus Soemoele, tapi juga dihadiri para kepala dan sekretaris dinas kesehatan, dan para direktur RSUD dari 8 kabupaten se-Papua Tengah.
Selain itu, Rakersda ini juga melibatkan sejumlah peserta dari LSM yang bergerak di bidang kesehatan, seperti KPA, WHO, UNICEF, instansi vertikal terkait, perguruan tinggi, hingga YPMAK dan PT Freeport Indonesia.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa berpesan agar pada momen Rakerkesda ini, dinas kesehatan sebagai leading sector, baik di Papua Tengah maupun yang ada di 8 kabupaten untuk menyatukan langkah, menguatkan komitmen, dan menyusun arah kebijakan pembangunan kesehatan yang tepat sesuai kondisi geografis dan budaya masyarakat.
Menurut Meki, tema yang diangkat dalam Rakerkesda yakni: “Sinergitas Asta Cita dan Papua Tengah Emas untuk Kesehatan yang Adil, Bermartabat dan Berkelanjutan” ini sangat relevan dengan arah pembangunan di Provinsi Papua Tengah.
“Sebab tema ini mencermikan semangat kolaborasi dan integrasi antara visi pembangunan nasional melalui asta cita dengan visi daerah Papua Tengah emas yang kita canangkan bersama untuk mencipatkan masyarakat yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju dan berkelanjutan,” kata Meki.
Para peserta Rakerkesdadi yang hadir di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa, 22 April 2025. (Foto Humas Pemprov Papua Tengah)
Rakerkesda ini, kata Meki, bukan sekadar forum evaluasi dan perencanaan saja, tetapi juga dapat menjadi momen penting bagi tiga hal, yakni menyusun strategi pembangunan kesehatan yang menyeluruh, terukur, dan berbasis data.
“Terus, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Lalu yang ketiga, menyelaraskan program kesehatan nasional dan daerah agar berdampak nyata di lapangan,” jelas mantan Bupati Paniai ini.
Untuk itu, kata Meki, pihaknya meminta dinas kesehatan memastikan bahwa setiap warga Papua Tengah, dari wilayah pesisir hingga pegunungan, dari kota hingga kampung-kampung terpencil, memiliki akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Tengah (Kadinkes P2KB) Agus mengatakan, Provinsi Papua Tengah dengan 8 kabupaten yang tersebar dari pesisir hingga pegunungan memiliki tantangan geografis, keragaman suku, bahasa, dan adat istiadat.
“Namun, di balik tantangan ini sebenarnya tersimpan sejumlah kekuatan lokal yang bisa menjadi pondasi solusi bagi pembangunan demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, kata Agus, ada beberapa hal yang perlu dilihat dan jadi perhatian berasma, yakni pertama, pendekatan berbasis kearifan lokal dengan melibatkan tokoh adat, agama, perempuan, pemuda, dan komunitas dalam edukasi kesehatan.
“Terus kedua, pemanfaatan potensi lokal, misalnya, kader kesehatan dari masyarakat setempat atau penggunaan sumber daya alam mendukung layanan kesehatan. Ketiga, keluarga sebagai ujung tombak. Program kesehatan harus masuk ke rumah-rumah, dengan dukungan tokoh adat masyarakat sebagai agen perubahan,” jelas Agus. ***(Vero)
