KABARPAPUA.CO, Wamena – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dan rombongan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengunjungi Provinsi Papua Pegunungan, Jumat, 16 Mei 2025.
Kunjungan ini untuk meninjau secara langsung kesiapan infrastruktur pemerintahan, yakni pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan, termasuk di dalamnya Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Pembangunan infrastruktur pemerintahan ini berada di Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, agar roda pemerintahan bisa berjalan secara baik, maka hal terpenting adalah pembangunan infrastruktur sebagai dasar pemerintahan, dengan adanya pembangunan kantor gubernur dan lembaga legislatif daerah.
Menurut Ribka, saat ini kantor-kantor pemerintahan di Papua Pegunungan selama kurang lebih 2 tahun, masih memanfaatkan aset pinjam pakai. “Saat ini di semua daerah daerah otonomi baru (DOB), masih menggunakan pinjam pakai aset dari kabupaten induk. Sehingga kami datang untuk meninjau langsung kesiapan pembangunan kantor gubernur sebagai simbol hadirnya negara,” katanya.
Ribka juga mengatakan, pembangunan infrastruktur pemerintahan ini merupakan sejarah untuk Provinsi Papua Pegunungan. Sebab dengan adanya gubernur definitif, maka infrastruktur pemerintahannya juga harus segera dibangun, mulai dari kantor gubernur, kantor DPR, kantor MRP, dan kantor OPD lainnya.
Wamendagri Ribka Haluk bersama Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramadan N. Kiemas dan Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo saat mengunjungi tempat pembangunan KIPP Papua Pegunungan. (Foto: Istimewa)
Ketua Tim Komisi II DPR RI Giri Ramadan N. Kiemas, juga memberikan pernyataan mendukung percepatan pembangunan kantor pemerintahan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
“Gubernur Papua Pegunungan dan wakilnya belum memiliki kantor, saat ini masih meminjam. Begitu pula para ketua dan anggota DPR Papua Pegunungan, serta ketua dan anggota MRP Papua Pegunungan juga masih pakai fasilitas pinjaman. Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama,” katanya.
Giri menegaskan, pihaknya akan mendorong percepatan penyelesaian administrasi dan penganggaran pembangunan fasilitas pemerintahan ini, agar Provinsi Papua Pegunungan bisa sejajar dengan provinsi lainnya.
“Yang kami harapkan ke depannya ini, Provinsi Papua Pegunungan harus memiliki kantor gubernur yang representatif. Hal ini sebagai simbol bahwa Provinsi Papua Pegunungan siap berjalan mandiri dan melayani rakyatnya dengan lebih dekat,” tegasnya.
Dalam kegiatan kunjungan ini, terlihat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo bersama para bupati dari 8 kabupaten dan para tokoh adat, serta masyarakat mendampingi Wamendagri Ribka Haluk beserta jajaran, termasuk rombongan Tim Komisi II DPR RI. Mereka meninjau wilayah Gunung Susu, yang merupakan lokasi baru pembangunan KIPP Papua Pegunungan. ***(Agris Wistrijaya)
