KABARPAPUA.CO, Wamena — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Badan Gizi Nasional (BGN) terus mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Papua Pegunungan.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai mengatakan, program ini didorong dengan pendekatan berbasis pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat asli Papua agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.
“Kehadiran pemerintah di Papua Pegunungan merupakan bagian dari upaya memastikan program prioritas nasional dapat berjalan hingga ke daerah pedalaman,” jelas Velix kepada wartawan di Wamena, Papua Pegunungan, Sabtu, 9 Mei 2026.
Menurut Velix, program MBG tak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menekan angka stunting dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal melalui rantai pasok pangan.
“Program ini harus menjangkau seluruh anak-anak di Papua Pegunungan agar persoalan gizi dan stunting bisa ditangani secara serius. Selain itu, dapur MBG juga akan membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat,” terangnya.
Velix menjelaskan, pemerintah menargetkan pembangunan 2.472 dapur MBG di seluruh Tanah Papua dengan jumlah penerima manfaat mencapai ratusan ribu pelajar. Karena itu, diperlukan pola kerja baru yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial di Papua.
Konsep MBG di Papua, kata Velix, harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat atau dikenal sebagai “MBG rasa Papua”. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala distribusi dan memperkuat keterlibatan masyarakat lokal.
“Harus ada desain baru dan terobosan baru dalam percepatan program ini, mulai dari regulasi, pola pengelolaan, kemitraan, hingga sistem rantai pasok,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, kata Velix, pemerintah akan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti gereja, yayasan, koperasi, komunitas, hingga pemerintah daerah.
Selain itu, tenaga kerja yang direkrut dalam operasional dapur MBG juga diprioritaskan bagi anak-anak muda Papua dan mama-mama Papua.
“Satu dapur MBG bisa menyerap sekitar 30 tenaga kerja lokal. Ini bukan hanya program makan gratis, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun ekonomi masyarakat,” katanya.
Velix menambahkan, keberadaan dapur MBG nantinya akan menjadi pasar baru bagi hasil pertanian masyarakat seperti sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, ayam, hingga hasil kebun lainnya.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menilai program MBG sangat relevan diterapkan di wilayah pegunungan dan daerah terpencil Papua karena banyak anak sekolah yang masih menghadapi keterbatasan akses makanan.
Menurut Ones, kondisi itu sudah lama menjadi kenyataan hidup masyarakat di pedalaman Papua.
“Anak-anak di pedalaman sering pergi sekolah dengan perut kosong karena keterbatasan makanan di rumah. Saya sendiri lahir dan besar dalam situasi seperti itu,” jelas Ones.
Ones juga mengataka, kehadiran program MBG menjadi solusi nyata bagi anak-anak Papua Pegunungan agar dapat belajar dengan kondisi kesehatan yang lebih baik.
Selain manfaat gizi, kata Ones, juga menyoroti dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya mama-mama (kaum perempuan) Papua.
Selama ini, kata Ones, warga harus membawa hasil kebun ke pasar kota dengan risiko tidak terjual.
“Sekarang hasil kebun masyarakat bisa langsung dibeli oleh dapur MBG. Mama-mama tidak perlu lagi pergi jauh ke pasar dan ekonomi keluarga bisa lebih terbantu,” katanya.
Ones juga menegaskan pelaksanaan MBG di Papua Pegunungan akan tetap mengutamakan penggunaan pangan lokal seperti ubi, sayuran, hortikultura, dan buah-buahan agar budaya pangan masyarakat tetap terjaga.
“Kita jangan sampai meninggalkan makanan lokal. Hasil kebun masyarakat harus tetap menjadi bagian dari menu makanan bergizi bagi anak-anak Papua,” ujarnya. ***(Agris Wistrijaya)
