KABARPAPUA.CO, Serui – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XIII, Tonny Tesar melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang Tahun 2025 dalam rangka penyerapan aspirasi dan sosialisasi APBN 2026, yang berlangsung di Gedung Silas Papare, Serui, Senin, 27 Oktober 2025.
Dalam pertemuan itu, Tonny menyoroti efisiensi dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Kegiatan reses merupakan bagian penting dari tugas anggota legislatif untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah,” jelasnya.
Dalam dialog bersama jajaran pemerintah daerah, pimpinan OPD, ASN, dan perwakilan masyarakat, Tonny menyoroti kebijakan efisiensi TKD tahun 2025 yang mengalami penurunan signifikan.
Menurut Tony, kondisi ini berdampak besar terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.
“Sekitar 80 persen APBD daerah sangat bergantung pada transfer pusat. Jika terjadi efisiensi yang besar, daerah akan kesulitan membiayai pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur,” ujar Tonny.
Tonny menyampaikan, sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam pembahasan APBN di tingkat nasional.
Tonny juga menegaskan, aspirasi yang dihimpun dalam reses kali ini akan diteruskan kepada Kementerian Keuangan dan pihak terkait untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan.
“Kami sudah menyampaikan hal ini dalam rapat-rapat pembahasan APBN. Namun kami ingin mendengar langsung dari daerah agar perjuangan kami lebih kuat. Aspirasi dari Yapen akan kami sampaikan dan kawal di pusat,” ungkapnya.
Untuk itu Tonny mengajak pemerintah daerah meningkatkan efektivitas belanja APBD agar penyerapan anggaran dapat berjalan sejak awal tahun. Sebab belanja daerah yang efisien dan tepat waktu, akan jadi bukti keseriusan pemerintah daerah mendukung kebijakan pembangunan nasional.
“Kalau uang daerah masih mengendap hingga akhir tahun, pusat akan menilai daerah belum maksimal. Karena itu, kita harus pastikan belanja berjalan dari awal agar ekonomi bergerak sepanjang tahun,” terang Tonny.
Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan reses yang digelar di Kepulauan Yapen. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi wadah penting bagi daerah untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan pembangunan kepada wakil rakyat di pusat.
“Reses ini menjadi sarana komunikasi dua arah antara daerah dan pemerintah pusat, agar kebijakan dalam APBN benar-benar berpijak pada realitas dan kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Benyamin.
Benyamin juga memaparkan kondisi fiskal daerah, termasuk perkembangan pinjaman kepada PT SMI yang kini memperoleh keringanan pembayaran. Ia mengakui keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan utama dalam menjalankan berbagai program prioritas.
“Kami terus berupaya menjaga kinerja pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi lokal, layanan pendidikan dan kesehatan, serta transformasi digital pelayanan publik,” terangnya.
Benyamin mendorong seluruh OPD dan pemangku kepentingan untuk memanfaatkan momentum reses ini,guna menyampaikan masukan konkret bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kepulauan Yapen. ***(Ainun Faathirjal)
