KABARPAPUA.CO, Nabire – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah, Nancy Natalia Raweyai, melanjutkan kegiatan pengawasan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) dengan menggelar pertemuan bersama Asosiasi Pedagang Asli Papua (APAP).
Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung aspirasi, masukan, serta berbagai kendala yang dihadapi para pedagang asli Papua dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan dan pencocokan data terkait program serta bantuan Dana Otsus agar penyalurannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata para pedagang asli Papua, khususnya Mama-Mama Papua yang menjadi penggerak ekonomi keluarga.
Ketua APAP Melody Gobai menyampaikan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Mama-Mama Papua dalam berjualan adalah keterbatasan transportasi umum. Jarak lokasi tempat tinggal dengan tempat berdagang yang cukup jauh menjadi kendala tersendiri dalam menunjang aktivitas jual beli setiap hari.
“Salah satu tantangan terbesar Mama-Mama Papua adalah transportasi umum untuk membantu kegiatan berjualan sehari-harinya. Dengan kondisi lokasi dagang yang jauh, ini menjadi tantangan utama para Mama,” ujar Melody.
Selain persoalan transportasi, kata Melody, kebersihan lingkungan pasar juga masih menjadi perhatian. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan penanganan bersama agar tercipta lingkungan pasar yang bersih, nyaman, dan mendukung aktivitas perdagangan masyarakat.
Pertemuan itu turut membahas Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang pangan lokal, khususnya pengaturan komoditas orang asli Papua (OAP). Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya mendorong perlindungan serta pemberdayaan pelaku usaha lokal agar memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mengembangkan kegiatan ekonominya.
Anggota DPRP Papua Tengah Nancy Natalia Raweyai menegaskan, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Sebab menurut Nancy, sinergi antara DPRP, pemerintah daerah, dinas terkait, dan organisasi pedagang sangat penting agar program serta penyaluran Dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Nancy juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat sebagai dasar penyusunan program dan penyaluran bantuan. Dengan data yang valid, pelaksanaan program dapat diukur, diawasi, serta dievaluasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung masyarakat yang membutuhkan.
“Pendataan ini menjadi sangat penting dan harus kita kawal, karena tanpa data yang akurat, program dan penyaluran Dana Otsus tidak dapat terukur dengan jelas,” jelas Nancy di Nabire, Papua Tengah, Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Nancy, DPRP Papua Tengah sebagai mitra pemerintah melakukan fungsi check and balance dan tentu mendukung program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), untuk pembangunan Papua Tengah dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Nancy menambahkan, pemanfaatan Dana Otsus harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan semangat Otsus, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan OAP dan memperkuat perekonomian lokal.
“Melalui kegiatan pengawasan dan penyerapan aspirasi ini, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi pedagang asli Papua, mulai dari akses transportasi, kebersihan pasar, hingga kebutuhan bantuan usaha, dapat menjadi perhatian bersama dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah daerah,” paparnya.
Nancy juga berharap seluruh pihak terus memperkuat koordinasi dan komitmen agar pelaksanaan program serta penyaluran Dana Otsus dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
“Bagaimana program dan Dana Otsus dapat bermanfaat bagi masyarakat, itu harus menjadi tujuan kita bersama untuk masyarakat Papua Tengah,” tutup Nancy. ***(Agies Pranoto)
