KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Sebagai wadah strategis memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan media, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jayapura bersama Kedeputian Wilayah XII menggelar Media Gathering dengan insan pers di Kota Jayapura, Jumat, 17 April 2026.
Media Gathering ini juga menghadirkan pemateri Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura Matius Pawara, dan Koordinator Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Albert Yoku.
Deputi Direksi Wilayah XII, Sawal Sani Tarigan yang membuka resmi kegiatan Media Gathering mengatakan, perlu kolaborasi atau kerjasama, guna mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Papua.
Apalagi menurut Sawal, JKN adalah kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Program JKN tak hanya tanggung jawab BPJS Kesehatan, tapi juga merupakan kerja bersama.
“Kolaborasi pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan media, menjadi kunci utama agar masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan optimal,” terang Sawal.
Sedangkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Verayanti Lumban Gaol memaparkan, implementasi program JKN di tanah Papua: strategi optimalisasi, kemandirian peserta, dan perluasan akses layanan.
Menurut Erika, kepesertaan JKN di Papua menunjukkan tren menggembirakan. Hingga 28 Februari 2026, kata Erika, cakupan kepesertaannya mencapai lebih dari 98 persen penduduk Papua, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 85,34 persen atau 4,9 juta jiwa.
“Meski capaian ini membanggakan, tapi peningkatan keaktifan peserta tetap menjadi fokus utama,” jelas Erika.
BPJS Kesehatan, kata Erika, juga mendorong transformasi kepesertaan melalui segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan fitur Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) bagi peserta yang menunggak iuran.
Perlindungan Masyarakat Kurang Mampu
BPJS Kesehatan mencatat progres reaktivasi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBIJK) mencapai 2.706 jiwa di Papua.
Hingga Februari 2026, total biaya manfaat pelayanan kesehatan yang dibayarkan mencapai Rp235,2 miliar, menunjukkan besarnya manfaat JKN bagi masyarakat.
Erika menegaskan, komitmen BPJS Kesehatan untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Erika, peningkatan keaktifan peserta, penguatan validasi data, serta mendorong kemandirian masyarakat dalam kepesertaan menjadi fokus utama ke depan.
“Sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal dan berkesinambungan,” kata Erika.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara menekankan pentingnya validasi data kesejahteraan agar bantuan iuran tepat sasaran.
Matius juga mengimbau masyarakat aktif mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA (WhatsApp), Care Center 165, maupun kantor BPJS Kesehatan.
Koordinator BP3OKP Provinsi Papua, Alberth Yoku menambahkan, pihaknya mendorong penguatan dukungan JKN melalui percepatan validasi data, peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan, dan mendorong badan usaha mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta. ***(Imelda)
