Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

BISNIS · 9 Mar 2026 20:29 WIT

Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah


					Foto bersama usai penandatanganan komitmen hasil HLM TPID dan TP2DD untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pengendalian inflasi daerah serta peningkatan ETPD. (Foto dok: BI Papua) Perbesar

Foto bersama usai penandatanganan komitmen hasil HLM TPID dan TP2DD untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pengendalian inflasi daerah serta peningkatan ETPD. (Foto dok: BI Papua)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Merujuk pada rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Februari 2026, seluruh provinsi di wilayah kerja (wilker) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua secara bulananmengalami inflasi, kecuali Provinsi Papua Tengah yang mengalami deflasi sebesar -0,03% (mtm).

Hal ini dipicu semakin menipisnya stok pangan lokal pasca HBKN Nataru dan ketidakpastian cuaca. Inflasi tahunan pada bulan Februari 2026 secara agregat menunjukkan adanya peningkatan, sebagai dampak dari low-base effect diskon tarif listrik yang tidak diberlakukan kembali di tahun 2026. Juga, gejolak ketidakpastian global turut mendorong peningkatan harga emas perhiasan.

Berdasarkan kelompoknya, inflasi pada bulan Februari 2026 disebabkan utamanya oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini sejalan dengan meningkatnya permintaan seiring terbatasnya pasokan pangan lokal.

Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi dan mendorong transformasi digitalisasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua bersama Pemerintah Daerah dan jajaran Forkopimda menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Papua di Kota Jayapura, 5 Maret 2026. 

“Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, dalam siaran persnya kepada media di Papua, Senin, 9 Maret 2026. 

Warsono juga menyampaikan apresiasi atas kinerja TPID dan TP2DD di wilayah Papua dan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi transaksi daerah. “Kegiatan ini juga menjadi forumstrategis membahas perkembangan ekonomi, inflasi daerah, serta akselerasi penggunaan sistem pembayaran digital di Papua,” katanya.

Dalam siaran pers ini, Walikota Jayapura Abisai Rollo juga menyampaikan, pihaknya terus memperkuat strategi pengembangan digitalisasi transaksi daerah melalui penguatan komitmen pimpinan dalam mendukung setiap kebijakan digitalisasi transaksi.

“Juga memperkuat integrasi ekosistem digital dan meningkatkan volume transaksi non-tunai secara terukur, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien serta memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayananpublik dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Abisai.

Pada siaran pers ini, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri juga menegaskan pentingnya penguatan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi daerah, antara lain melalui menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok.

“Selain itu, juga memperkuat koordinasi dan sinergi TPID, penguatan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah(GPM) pada titik-titik strategis, serta penguatan komunikasi publik bersama media massa guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat,” kata Matius.

Selain itu, Matius juga menekankan pentingnya penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Beberapa langkah yang didorong antara lain peningkatan sinergi penagihan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Termasuk, peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Papua dalam penyediaan kanal pembayaranpajak dan retribusi daerah berbasis digital, mendorong perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta implementasi sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik,” kata Matius.

Sebagai bentuk komitmen bersama, dilaksanakan penandatanganan komitmen hasil HLM TPID dan TP2DD untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pengendalian inflasi daerah serta peningkatan ETPD oleh Gubernur Papua, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Walikota Jayapura, Wakil Bupati Jayapura, dan Wakil Bupati Keerom.

Kedepan, diharapkan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna menjaga stabilitas inflasi serta mempercepat transformasi digital ekonomi di Papua. ***(Siaran Pers)

Artikel ini telah dibaca 39 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Pertamina Siapkan 1000 Paket Sembako untuk Masyarakat Prasejahtera di Wayame

29 April 2026 - 13:56 WIT

Cara PLN Percepat Transformasi Layanan di RSUD Raja Ampat

29 April 2026 - 13:28 WIT

Jeritan Pengusaha Plastik di Serui Saat Harga Meroket Dua Kali Lipat

24 April 2026 - 12:37 WIT

BI: Partisipasi Responden Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Papua Selatan

22 April 2026 - 22:31 WIT

Bahan Baku Mahal, Harga Tahu di Serui Naik

22 April 2026 - 20:10 WIT

Pastikan Pasokan Terjaga, Komisaris Pertamina Cek Distribusi BBM dan LPG di Sorong

22 April 2026 - 17:29 WIT

Trending di BISNIS