KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua, Roy Eduard Wayoi, menegaskan pentingnya percepatan pemetaan tanah ulayat adat di seluruh wilayah Papua, termasuk di daerah otonomi baru (DOB). Program ini ditargetkan dapat berjalan efektif sepanjang tahun 2026.
Menurut Roy, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama antara BPN dan pemerintah daerah yang telah disepakati pada 2025.
“Tanah di Papua mayoritas dimiliki oleh masyarakat adat, sehingga kita perlu data dan kepastian atas kepemilikan tanah tersebut,” ujarnya di Jayapura usai kegiatan Silaturahmi Ondoafi dan Kepala Suku Se-Provinsi Papua, Jumat 13 Februari 2026.
Pemetaan tanah adat juga menjadi bagian dari program percepatan pendaftaran tanah secara massal yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Program ini diharapkan mampu memastikan kepemilikan masyarakat adat tercatat secara resmi, sekaligus mendukung kegiatan pendaftaran rutin yang dilakukan pemerintah.
Roy menekankan bahwa kepastian status tanah adat sangat penting untuk menghindari konflik atau sengketa kepemilikan yang kerap muncul di berbagai daerah.
Dalam forum pertemuan bersama para Ondoafi dan kepala suku se-Papua, Roy mengajak seluruh pihak untuk membangun kesepahaman dan kebersamaan.
“Kami harapkan ada sinkronisasi di antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan lembaga adat agar pemetaan tanah ulayat bisa berjalan di semua kabupaten/kota. Dengan begitu, ada kejelasan status kepemilikan tanah,” tegasnya.
Dengan adanya pemetaan tanah ulayat adat, Papua diharapkan memiliki basis data kepemilikan tanah yang jelas dan terintegrasi, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tertib. *** (Imelda)
