KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura- Ruang Lantai 9 Kantor Gubernur Papua di Dok II Kota Jayapura mendadak bergemuruh. Ribuan pemuda dari berbagai pelosok Papua memadati ruangan, bukan untuk unjuk rasa, melainkan untuk menggenggam masa depannya.
Dalam Diskusi Publik bertema “Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kesejahteraan Masyarakat Papua”, generasi muda Bumi Cenderawasih menolak hanya menjadi penonton di tanah kelahiran mereka. Diskusi ini menghadirkan enam narasumber antara lain Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, Methodius Kossay Pengamat Kebijakan Publik, Max Abner Ohee Ketua Barisan Merah Putih Provinsi Papua, Yohanis Yandi Gebze Ketua Marga Gebze Kampung Urumb, Fritz Bernard Ramandey, Kepala Kantor Komnas HAM Papua, dan Abner Krey selaku Antropolog Uncen.
Mewakili Gubernur Papua, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua, Andry saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan pembangunan yang harmoni adalah pembangunan yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, menghormati adat, dan mendengar suara rakyat dari kampung-kampung. “Kalian harus menjadi pelaku utama transformasi ini,” kata Andry di hadapan ribuan pasang mata muda.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo memastikan kehadiran Proyek Strategi Nasional (PSN) yang saat ini bergulir di Papua Selatan akan membawa angin segar untuk terbukanya lapangan pekerjaan baru.
Merauke yang terletak di bawah garis khatulistiwa adalah wilayah endemik yang sangat ideal untuk tanaman tebu. Dampak nyatanya? Saat ini proyek tersebut telah berhasil menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja lokal.
“Kami melakukan pendekatan inklusif. Warga lokal yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan formal tetap dirangkul untuk mendapatkan penghasilan layak, sementara para sarjana Papua ditempatkan pada posisi strategis sesuai kompetensi mereka,” kata Apolo.
Apolo bilang, masa depan Papua Selatan bertumpu pada empat pilar yakni pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Christan Ohee, anak muda dari Sentani yang hadir dalam diskusi ini menitipkan harapan besar. “Kami ingin aspirasi generasi muda dan masyarakat adat benar-benar diwujudkan, bukan sekadar pelengkap dokumen proyek,” ujarnya.
Menanggapi dinamika ini, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, mengingatkan kesejahteraan tidak boleh mengorbankan hak asasi dan ruang hidup Orang Asli Papua (OAP), salah satunya dengan cara melakukan pemetaan partisipatif tanah ulayat agar ada perlindungan hukum tertulis guna menghindari tumpang tindih kawasan industri dengan wilayah adat.“Harus menempatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai mitra pemilik saham atau lahan, bukan sekadar buruh harian lepas,” katanya. *** (Katharina)
