KABARPAPUA.CO, Serui– Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil langkah konkret dalam melindungi identitas dan ruang hidup masyarakat adat.
Melalui Kantor Pertanahan setempat, sebuah Workshop strategis mengenai Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat resmi digelar di Aula Hotel Merpati, Serui, Kamis 29 Januari 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi pengakuan negara terhadap hak-hak tradisional masyarakat hukum adat di Yapen, sesuai dengan amanat Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.
Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga menyampaikan tanah adat adalah fondasi kehidupan masyarakat Papua.
“Tanah ulayat bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga identitas, warisan leluhur, dan ruang hidup masyarakat adat yang harus kita jaga bersama,” kata Roi Palunga.
Ia berharap workshop ini memberikan pemahaman komprehensif agar proses pendaftaran tanah ulayat di Yapen dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan perlindungan hukum yang permanen.
Hadirnya Yayasan Landesa Bumi Indonesia menjadi mitra kunci dalam perjalanan ini. Perwakilan Landesa, Yuliana Langwuyo menyampaikan kerja sama yang terjalin sejak November 2024 ini fokus pada dua pilar utama yakni memastikan kepemilikan tanah adat diakui secara administratif oleh negara dan perlindungan ekosistem mangrove sebagai bagian dari wilayah adat.
“Kami hadir untuk belajar dan berproses bersama masyarakat adat. Landesa membawa kapasitas keilmuan, namun masyarakat adat-lah yang memiliki nilai dan pengetahuan mendalam atas tanah mereka,” Yuliana berujar.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Folitha Sintje Sawakioptimis bahwa workshop akan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat lokal.
Dengan terbitnya Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, kini terbuka ruang bagi negara untuk mencatat dan mengadministrasikan tanah ulayat secara formal, guna menghindari konflik di masa depan.
Acara ini dihadiri oleh jajaran lintas sektor yang menunjukkan kuatnya dukungan terhadap hak masyarakat adat, *** (Ainun Faathirjal)
