Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR PEGUNUNGAN BINTANG · 18 Mar 2024 11:38 WIT

Wabup Pegubin: Kepala OPD Bertanggung Jawab Laporan LPj


					Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Kris Bakweng Uropmabin. Perbesar

Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Kris Bakweng Uropmabin.

KABARPAPUA.CO, Oksibil– Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran harus diserahkan untuk bukti pelaporan saat pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Kris Bakweng Uropmabin yang meminta seluruh Kepala OPD untuk segera menyerahkan LPj.

“Anggaran yang sudah digunakan harus dibuat laporan pertanggungjawabannya, sebab uang yang digunakan adalah uang negara,” kata Kris Bakweng Uropmabin di Oksibil, Senin 18 Maret 2024.

Wabup menegaskan, agar para pimpinan OPD tidak melimpahkan tanggung jawab kepada staf saat BPK melakukan pemeriksaan. Sebab, kepala OPD yang memiliki kuasa pengguna anggaran, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing instansi.

“Jangan perintah staf yang datang menyampaikan keterangan ketika BPK melakukan pemeriksaan. Seharusnya, kepala OPD yang maju menyampaikan keterangan, sesuai dengan proyek atau program yang telah dilaksanakan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pegunungan Bintang Jeni Linthin menambahkan, para pimpinan OPD wajib menyerahkan LPj dalam waktu yang telah ditentukan. Menurutnya, dokumen-dokumen tersebut akan berdampak pada proses administrasi daerah dan menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan penilaian pengelolaan keuangan daerah.

“Kami akan mendatangi setiap OPD yang belum menyerahkan LPj, karena pemberitahuan melalui surat yang kami sampaikan tidak diindahkan. Jadi, dokumen-dokumen yang terkait dengan penggunaan anggaran di masing-masing OPD agar disiapkan,” kata Jeni.

Dirinya menambahkan, Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang pada tahun anggaran 2022, mencatatkan pencapaian terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana, saat itu Pemda mendapat penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, serta opini WTP dari BPK.

“Mempertahankan itu susah, sehingga dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh pimpinan OPD serta ASN yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang termasuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan,” katanya. (*)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Spei Yan Bidana, Pemimpin yang Visioner

13 May 2024 - 10:18 WIT

Makna Usia 28 Tahun untuk IMPPETANG

9 May 2024 - 08:31 WIT

Hardiknas 2024 di Oksibil, Momentum Perkuat Pendidikan untuk Membangun Daerah

3 May 2024 - 19:19 WIT

Wabup Pegunungan Bintang Ungkap Makna Mendalam Tema Hari Otda 2024

25 April 2024 - 15:51 WIT

Pemda Pegubin Bantu 40 Ton Beras ke Mahasiswa dan Pelajar

19 April 2024 - 21:57 WIT

Antusias Warga Rayakan HUT ke-21 Pegunungan Bintang

12 April 2024 - 23:12 WIT

Trending di KABAR PEGUNUNGAN BINTANG