KABARPAPUA.CO, Wamena- Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai menjelaskan saat ini program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum dilakukan di daerahnya.Menurutnya, dari 38 provinsi di Indonesia, program MBG baru dilakukan pada 26 provinsi.
Penjelasan tersebut disampaikan dihadapan ribuan pelajar di Wamena yang melakukan aksi penolakan MBG, Senin 17 Februari 2025.
“Yang saya dengar, hari ini Badan Gizi Nasional sedang datang ke Wamena untuk menjelaskan kebijakan MBG ini. Apa itu MBG, polanya, makanannya apa, siapa yang masak makanan MBG dan lain sebagainya, kitorang (kita) akan dengar. Jadi, sampai hari ini, Provinsi Papua Pegunungan belum mendapatkan program MBG,” katanya.
Namun, di provinsi yang baru dimekarkan dari Provinsi Induk Papua ini sempat melakukan uji coba MBG di salah satu SD yang dikelola oleh gereja dan SD Inpres, termasuk sekolah TK.
Dalam uji coba itu, para siswa diberikan MBG dengan nasi, ada juga ubi dan keladi. “Kami juga menggunakan sayuran yang dijual mama-mama di pasar. Semua program ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya,” ujar Velix.
Dirinya yakin, jika MBG dilakukan di Papua Pegunungan, maka menjadikan kelebihan untuk pedagang di pasar. “Jualan mama-mama seperti hipere, wortel, kentang, kol pasti akan laku, sehingga ada pendapatan untuk mama-mama dan menjadikan perputaran ekonomi di tanah ini,” ujarnya.
Dalam aksi penolakan tersebut, Velix juga mendengar langsung aspirasi pelajar, tentang masa depan Papua Pegunungan.
Pj Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai menerima aspirasi pelajar di Wamena soalpenolakan MBG. Foto: Agris Wistrijaya/KabarPapua.co
“Terlepas dari apa yang disampaikan, anak-anakku, semua tentang makanan bergizi gratis, bisa kita diskusi panjang mengenai hal positif, negatif dan dilakukan dalam waktu khusus bersama,” katanya.
Pendidikan Gratis
Velix menyadari tak ada sesuatu yang mudah, apalagi baru 2 tahun Provinsi Papua Pegunungan berdiri.
Walaupun ada sejumlah sekolah yang menerapkan pendidikan gratis, namun ada sekolah swasta yang dikelola oleh gereja dan yayasan, bisa memberikan biaya lebih murah lagi dan kalau bisa gratis.
“Kita semua ingin maju dan mendapatkan perubahan yang lebih baik untuk bisa kita raih,” ujarnya.
Beasiswa
Dia menjelaskan untuk pendidikan gratis, saat ini pemerintah setempat telah memberikan 600 orang asal Papua Pegunungan mendapatkan beasiswa di luar negeri maupun di dalam negeri.
“Kami yakin, di luar itu masih banyak yang membutuhkan biaya untuk sekolah. Pemerintah berharap apa yang dilakukan bisa bertahap, mana yang bisa gratis kuliah, mana yang bisa gratis di SMA, SMK, SMP hingga PAUS, baik sekolah negeri atau swasta dan ini yangs ednag diperjuangkan bersama,” katanya.
Velix menyebutkan dalam waktu dekat ada pelantikan kepala daerah terpilih dan pasti memiliki visi misi soal pendidikan.
“Maka, sebelum aspirasi ini dibawa ke Jakarta, maka akan dibahas dengan pejabat, DPRP dan MPR serta para bupati. Akan ada waktu khusus membahas ini dan saat ini waktunya tak cukup,” ujarnya. *** (Agris Wistrijaya)
