KABARPAPUA.CO, Wamena – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan evaluasi pencapaian penyelenggara pemerintah daerah tahun 2023 dan pembangunan tahun 2024 terkait program nasional.
Evaluasi berlangsung di Hotel Baliem Pilamo dengan diikuti 8 kabupaten cakupan, pada Kamis 22 Februari 2024. Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr.Velix Vernando Wanggai membuka resmi kegiatan tersebut.
Velix Wanggai menyampaikan ada empat agenda nasonal yang menjadi fokus di Papua Pegunungan. Empat agenda ini yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, stunting dan pembangunan kampung.
“Sebetulnya secara nasional ada 3 agenda strategis saja, namun kita tambahkan pembangunan kampung. Kenapa, karena kita melihat dalam konteks masyarakat Papua Pegunungan basis masyarakat adalah di level akar rumput, sehingga perlu pembangunan mulai dari kampung,” ujarnya.
Menurut Velix Wanggai, angka kemiskinan ekstrem di Papua Pegunungan masih tinggi. Demikian pula jumlah anak stunting, serta kondisi inflasi daerah yang baru tahun ini Papua Pegunungan masuk kategori daerah inflasi.
“Dari hasil sharing dalam evaluasi ini, ada dua kabupaten yang disampaikan secara umum dan langkah-langkah penanganannya yang sudah kita lakukan, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Tentu hal ini sangat positif untuk terus ditingkatkan dalam penanganan tiga agenda secara nasional dan pengembangan kampung,” katanya.
Dia berharap adanya kolaborasi bersama 8 kabupaten cakupan agar Pemerintah Papua Pegunungan bisa mencapai target secara nasional. Misalnya angka stunting di 2024 dengan target secara nasional harus turun di 14.
“Ini membutuhkan keseriusan bersama untuk gerakan secara terpadu menurunkan stunting. Apalagi Papua Pegunungan stunting masih 34 persen, masih jauh dari tingkat target nasional. Ini menjadi PR yang bagi kami cukup berat,” ujarnya.
Selain kemiskinan ekstrem dan stunting, lanjut Velix Wanggai, inflasi juga menjadi PR bersama. Salah satu sasarannya agar harga tetap stabil, supaya daya beli masyarakat bisa lebih baik.
“Memang tidak mudah soal inflasi, dengan tingkat kemahalan kemudian biaya logistik yang tergantung pada pesawat. Namun tentu menjadi tugas pemerintah untuk melahirkan langkah-langkah strategis demi kesejahteraan masyarakat,” katanya. *** (Stefanus Tarsi)