KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Bukti mendukung program pemerintah di tanah Papua, Yerry Stenly Hamadi, tokoh adat di Papua menyiapkan lahan 20 x 15 meter untuk digunakan sebagai dapur sehat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lahan yang disiapkan Yerry berada di Jalan Poros Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Yerry sengaja menghibahkan tanah tersebut kepada pemerintah, guna mendukung program nasional di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Lahan tersebut tepatnya berada di kediamannya.
“Masyarakat adat sangat antusias mendukung program pemerintah. Apalagi dapur sehat bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” kata Yerry kepada wartawan di Jayapura, disela-sela peletakan batu pertama pembangunan dapur sehat MBG, Selasa sore, 12 Agustus 2025.
Yerry menjelaskan, direncanakan dapur sehat ini dapat melayani hingga 3.000 porsi makanan per hari.
Apresiasi Pemerintah
Pemerintah Kota Jayapura mengapresiasi langkah tokoh adat yang menghibahkan tanahnya untuk keberlangsungan program nasional, salah satunya dengan memulai pembangunan dapur sehat. Untuk memulai pembangunannya, hari ini dilakukan peletakan batu pertama secara simbolis.
Pemkot Jayapura yakin, dapur sehat MBG, selain memberikan makanan bergizi untuk pelajar, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia. Dapur ini dapat menekan angka stunting di Kota Jayapura.
Asisten II Sekda Kota Jayapura, Widya Hartanti menyampaikan, program MBG menjadi wujud tanggung jawab moral terhadap generasi penerus bangsa.
Foto: Katharina/Kabarpapua.co
“Program ini sejalan dengan visi Pemkot Jayapura untuk mewujudkan kota yang sejahtera dan menciptakan generasi emas melalui peningkatan gizi,” ujar Widya.
Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
Wakil Kepala Regional Badan Gizi Nasional Provinsi Papua, N. Fitra memastikan masyarakat lokal sekitar lokasi dapur sehat akan diprioritaskan menjadi tenaga kerja di dapur sehat.
Dapur sehat dengan luas lahan 20 x 15 meter yang dibangun di belakang kediaman Ondoafi Hamadi ini ditargetkan selesai pada Desember mendatang.
“Sedangkan operasional dapur akan bergantung pada proses verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dapur sehat ini akan melayani sekolah-sekolah dalam radius 3 hingga 5 kilometer dari lokasi dapur,” jelasnya.
Turut hadir dalam peletakan batu pertama dapur sehat, perwakilan dari TNI Polri, tokoh adat, perempuan, agama, serta terlihat pula Kabinda Papua.
Program Nasional di Papua Belum Optimal
Sebelumnya pada Selasa siang, 12 Agustus 2025, sejumlah tokoh adat, agama, para kepala suku di Kota dan Kabupaten Jayapura berkumpul dalam rangka tatap muka dan sarasehan bersama untuk membahas program nasional di tanah Papua.
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar yang hadir dalam kegiatan itu menjelaskan implementasi program nasional di Papua belum optimal. Salah satunya dikarenakan minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam program tersebut.
“Sebuah program harus dibangun dari bawah, bukan dari atas ke bawah, agar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara langsung,” jelasnya.
Dari kacamata MRP, program nasional seperti makan bergizi gratis (MBG) di Kota Jayapura belum berjalan maksimal.
“Masih banyak menu-menu MBG tidak mencerminkan budaya setempat. Contohnya ada menu MBG di Kota Jayapura, anak-anak diberikan sosis ataupun nugget siap saja. Kenapa tak diberikan ikan? Kan, ikan melimpah di Kota Jayapura,” jelasnya.
Hal lainnya, penyerapan tenaga kerja di dapur sehat MBG hingga pembelian hasil kebun atau tangkapan nelayan untuk MBG juga belum teralisasi dengan baik.
“Ke depan, kami harapkan pemerintah nisa memperbaiki hal-hal yang masih minim dalam implementasi program nasional, sehingga ke depan program tersebut dapat dirasakan langsung masyarakat,” katanya.
Senada dengan itu, Ondofolo Sentani, Yanto Eluay menjelaskan pemerintah tetap harus melibatkan tokoh adat dalam setiap pengambilan keputusan.
“Mereka (tokoh adat) yang punya tanah, mereka yang punya masyarakat. Jadi, kalau ada program yang mau turun ke daerah, mari kita bicarakan bersama,” katanya.
Ondofolo Yanto Eluay mengingatkan pemerintah akan peran krusial tokoh adat dalam sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI. Ia menegaskan bahwa para tokoh adat menyerahkan wilayah dan masyarakatnya menjadi bagian dari Indonesia.
“Jangan pernah mengabaikan peran tokoh adat dengan memberikan kebijakan khusus yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat adat,” ujarnya. *** (Katharina)
