KABARPAPUA.CO, Nabire – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Dessy Ananda menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke polisi terkait penyebaran berita hoaks, yang telah menyebabkan kericuhan sejumlah mahasiswa di Nabire, Papua Tengah, Selasa, 29 April 2025.
Laporan tersebut berisikan adanya penyebaran berita hoaks mengenai beasiswa yang telah digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah kepada mahasiswa. “Berita itu tidak benar, maka kami tempuh jalur hukum membuat laporan ke Polres Nabire dan sudah diterima,” kata Dessy.
Dessy menekankan, dengan adanya surat laporan polisi tersebut, masyarakat tidak lagi terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar (hoaks). “Kami berharap kepada pihak kepolisian menginvestigasi laporan itu. Kepolisian segera merespon cepat laporan kami dan menangkap penyebar hoaksnya, ” jelasnya.
Pihak kepolisian Polres Nabire menjelaskan, pihaknya segera menindaklanjuti terkait laporan itu, melalui Satuan Reserse Polres Nabire. Sekadar diketahui, penyebar berita hoaks atau berita palsu terancam Pasal 28 Ayat 3 UU 1/2024 Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE).
UU ITE itu berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. ***(Vero)
