KABARPAPUA.CO,Jakarta – Dalam rangka menyambut Hari Ibu ke-96 pada 22 Desember 2024 mendatang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengusung tiga program prioritas untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga program tersebut, yakni Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan fungsi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, dan penguatan Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, menekankan pentingnya Hari Ibu sebagai pengingat bahwa perempuan merupakan salah satu penggerak utama pembangunan nasional.
“Kesetaraan gender adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memberdayakan perempuan, kita dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh keluarga,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045’, Senin 18 November 2024.
Ia melanjutkan, program RBI merupakan pengembangan dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Melalui RBI, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat menciptakan ruang belajar, pelatihan keterampilan, serta tempat bermain anak yang mengedepankan nilai-nilai lokal dan budaya bangsa.
RBI juga diharapkan menjadi solusi kreatif untuk tantangan digitalisasi, seperti mengurangi ketergantungan anak pada gawai melalui permainan tradisional dan edukasi berbasis budaya.
“RBI merupakan gerakan hati, bukan sekadar program seremonial. Di sini, anak-anak dapat bermain permainan tradisional yang menanamkan nilai-nilai kerja sama, integritas, dan keberagaman,” imbuh dia.
Bagi perempuan, RBI menyediakan pelatihan keterampilan berbasis desa. Selain itu, data yang terkumpul dari RBI akan menjadi landasan untuk mengembangkan Satu Data Perempuan dan Anak.
Sebagai langkah awal, RBI akan diluncurkan di enam lokasi, termasuk Malang, Tangerang, Jambi, dan NTT. Desa-desa ini menjadi percontohan dengan indikator keberhasilan seperti nol angka stunting dan berkurangnya kekerasan terhadap perempuan serta anak.
Program prioritas kedua, perluasan fungsi layanan Sapa129 diharapkan dapat mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik yang dialami maupun yang disaksikan.
“Kami berupaya memastikan setiap laporan ditangani secara responsif dan cepat melalui koordinasi dengan UPTD di kabupaten atau kota terkait,” ujar Arifah.
Menurutnya, Sapa129 juga dapat menjadi sarana edukasi dan advokasi untuk masyarakat agar lebih peka terhadap isu-isu kekerasan di sekitarnya.
Ketiga, inisiatif Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa dirancang untuk mendukung pembangunan berbasis bukti. Data yang terkumpul di RBI akan digunakan untuk memetakan masalah stunting, kekerasan, hingga pendidikan. Dengan data ini, intervensi yang dilakukan di tingkat desa dapat lebih efektif dan terukur.
“Program ini adalah langkah awal menuju keluarga yang kuat, desa yang mandiri, dan Indonesia yang tangguh,” tambah Arifah.
Ketiga program ini mencerminkan komitmen Kementerian PPPA untuk menjadikan perempuan dan anak sebagai prioritas dalam pembangunan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, mimpi menuju generasi emas yang sejahtera bukanlah hal yang mustahil.
Indeks Pembangunan Gender Indonesia
Dengan perempuan yang mengisi hampir separuh populasi Indonesia (49,42%) dan anak sebanyak 31,60%, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas strategis untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Arifah memaparkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada periode 2010-2023 yang terus meningkat dari 89,42 menjadi 91,85.
“Kesetaraan gender telah menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Hal ini penting, karena dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Di samping IPG, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mengalami peningkatan signifikan, dari 50,22% pada 2014 menjadi 54,52% pada 2023. Hal ini mencerminkan semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pembangunan ekonomi.
Tak hanya itu saja, angka perkawinan anak juga terus menurun, dari 10,82% pada 2019 menjadi 6,92% pada 2023.
“Pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perempuan dan anak,” tegasnya.
Pemerintah menyadari bahwa peningkatan IPG tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi berbagai pihak. Dalam hal ini, Kementerian PPPA bekerja sama dengan kementerian lain, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan perempuan mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.
Meski telah ada kemajuan, Arifah mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti stunting, pernikahan dini, dan kekerasan berbasis gender.
Ia pun menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan hanya tujuan, melainkan juga alat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan IPG yang terus meningkat, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kami optimis bahwa perempuan Indonesia akan terus menjadi aktor utama pembangunan. Bersama, kita akan menciptakan generasi emas yang tangguh dan siap menghadapi tantangan global,” pungkas dia. *** (Rilis)
