KABARPAPUA.CO,Serui- Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas mengunjungi Serui, ibu kota Kabupaten Kepulauan Yapen dalam reses yang dilaksanakan 25 Juni 2025.
Dalam kegiatan yang dilakukan di Gedung serba guna Silas Papare Serui, Yan menjaring aspirasi masyarakat. Terlihat hadir dalam kegiatan itu, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarar Kapissa, Ketua DPRK Yapen Ebzon Sembai, forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan perwakilan akademisi.
Dalam pertemuan itu, Bupati Kepulauan Benyamin Arisoy menyampaikan pemekaran Provinsi Papua Utara, keterbatasan infrastruktur di daerah serta musibah banjir dan longsor yang melanda sejumlah distrik di Yapen dan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah pusat .
“Efisiensi anggaran menghambat dan membatasi pemerintah daerah melakukan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat,” kata Bupati Yapen.
Dia berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi perhatian dalam kunjungan kerja dan reses Yan Permenas Mandenas di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Yan Mandenas menanggapi sejumlah hal dalam kegiatan itu, salah satunya aspirasi pemekaran Provinsi Papua Utara yang bisa dimasukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas.
“Kita bisa dorong kembali untuk selanjutnya disahkan DPR. Pemerintah pusat memiliki janji kepada para anggota DPR RI dari Papua yang menyebutkan masih ada satu lagi slot pemekaran provinsi di tanah Papua dan bisa dilakukan setelah pemilu,” katanya.
Kata Yan, setelah itu bisa dikoordinasikan soal anggaran pemekaran tersebut kepada Menteri Keuangan. “Jika sudah diberikan, maka DPR dan pemerintah siap melakukan pembahasan itu (pemekaran) kembali,” katanya.
Sementara itu, terkait dengan peningkatan fiskal daerah, Yan akan mendorong ke Menteri Keuangan untuk meningkatkan alokasi anggaran Otsus block grand, sehingga pemerintah dapat lebih fleksibel dalam membiayai program-program prioritas.
“Ini merupakan bagian dari pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat di seluruh tanah Papua,” jelasnya.
Yan menjelaskan setelah pemerintah pusat menetapkan anggaran otsus pasca direvisi, hingga saat ini belum dilakukan evaluasi.
“Meskipun saya bukan dari komisi terkait, tetapi saya akan menyuarakan bagian itu dan meminta Menteri Keuangan melaporkan hal tersebut. Kalau tidak, ada beberapa Wakil Menteri Keuangan dari Gerindra yang nantinya akan saya lobi ke mereka untuk dibahas bagian ini,” janjinya. *** (Ainun Faathirjal)
