KABARPAPUA.CO, Serui – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Yapen menggelar rapat bersama pihak investor dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua untuk membahas rencana investasi kakao berkelanjutan di Kepulauan Yapen, Selasa, 20 Januari 2026.
Rapat yang digelar secara daring melalui aplikasi zoom dari ruang rapat Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Yapen, merupakan tindak lanjut inisiatif Billy Gracia Mambrasar.
Pertemuan dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga, perwakilan investor, Dinas Pertanian Kepulauan Yapen, Bappeda Kepulauan Yapen, dan penyuluh pertanian, serta para petani kakao.
Dalam paparannya, perwakilan investor, Fitrian Ardiansyah, menyampaikan ketertarikan serius terhadap pengembangan kakao di Kepulauan Yapen.
Menurut Fitrian, potensi kakao Kepulauan Yapen sejalan dengan konsep komoditas berkelanjutan (sustainable commodity) yang saat ini sangat diminati pasar internasional.
“Pasar Eropa, Amerika, Australia, hingga Selandia Baru sangat memperhatikan aspek keberlanjutan, perlindungan hutan, serta penerapan sistem agroforestri dalam produksi kakao,” jelasnya.
Fitrian juga meminta data rinci terkait luas lahan, jenis kakao, tingkat produktivitas, sistem pascapanen, serta kelembagaan petani seperti koperasi atau badan usaha.
Selain itu, kata Fitrian, pengiriman sampel kakao Kepulauan Yapen dinilai penting untuk diuji kualitasnya dan disesuaikan dengan kebutuhan calon pembeli.
Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga menyambut baik ketertarikan investor tersebut.
Roi menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan dukungan perencanaan, penganggaran, serta fasilitasi bagi petani dan investor.
“Kakao adalah masa depan ekonomi masyarakat kampung. Pemerintah ingin memastikan pasar dan harga yang jelas, sehingga petani kembali bersemangat merawat kebun kakao mereka,” jelas Roi.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Kepulauan Yapen, total potensi lahan kakao mencapai sekitar 690 hektare.
Dari jumlah itu, sekitar 129 hektare merupakan tanaman belum menghasilkan karena baru ditanam pada 2023, 79 hektare sudah berproduksi aktif, dan sekitar 482 hektare dikategorikan rusak.
Meski demikian, lebih dari 100 hektare lahan yang disebut rusak masih berpotensi dipulihkan melalui pemangkasan dan perawatan intensif.
Perwakilan Dinas Pertanian Kepulauan Yapen Bidang Perkebunan, Amirudin, menjelaskan, sebagian kebun kakao tidak lagi dipanen bukan karena serangan hama, melainkan akibat ketiadaan pasar dan fluktuasi harga.
“Potensi kakao Kepulauan Yapen sebenarnya masih sangat besar. Dengan kepastian pasar dan dukungan investor, petani siap kembali mengelola kebun mereka,” jelas Amirudin.
Saat ini, kata Amirudin, tercatat sekitar 2.065 petani kakao di Kepulauan Yapen. Dengan rata-rata satu keluarga beranggotakan lima hingga enam orang, kebangkitan sektor kakao diperkirakan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan ribuan warga.
Menutup rapat, Billy Gracia Mambrasar menegaskan komitmennya untuk segera menghubungkan Pemkab Kepulauan Yapen dengan jaringan pembeli kakao, baik di dalam maupun luar negeri.
Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung pada awal Februari 2026, dengan agenda pengiriman sampel kakao Yapen ke Jakarta untuk dipresentasikan langsung kepada calon investor dan pembeli.
“Ini momentum kebangkitan kakao Kepulauan Yapen. Kita ingin kakao kembali menjadi komoditas unggulan Papua yang memiliki daya saing global,” terang Billy.
Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini dapat menghidupkan kembali kakao sebagai “emas hijau” Kepulauan Yapen, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. ***(Ainun Faathirjal)
