Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR PAPUA · 13 Jun 2024 17:02 WIT

Realisasi Pendapatan Daerah Papua 2023 Turun 30 Persen, Ini Rekomendasi DPRP


					Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw usai mendengar laporan rekomendasi atas LKPJ Gubernur 2023, Kamis 13 Juni 2024. (KabarPapua.co/Imelda) Perbesar

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw usai mendengar laporan rekomendasi atas LKPJ Gubernur 2023, Kamis 13 Juni 2024. (KabarPapua.co/Imelda)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua pada 2023 mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya. Penurunan mencapai 30 persen atau sekitar Rp 7 triliun.

Fakta ini diungkapkan Pelapor Badan Anggaran DPR Papua, H Junaidi Rahim dalam Rapat Paripurna II dengan agenda Penetapan Rekomendasi atas LKPJ Gubernur tahun 2023, Kamis 13 Juni 2024.

Junaidi mengungkapkan melalui kebijakan umum dan pengelolaan keuangan daerah, merujuk kepada realisasi pendapatan daerah Papua 2023 dapat dikatakan secara umum cukup optimal, yaitu mencapai sebesar Rp 3,73 triliun lebih atau 102.48 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 3,64 triliun.

Kontribusi pendapatan terbesar terhadap total pendapatan daerah Papua bersumber dari pendapatan transfer sebesar Rp 2,465 triliun lebih atau 60,8 persen. Diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,17 triliun, hal ini telah berkontribusi kepada APBD sebesar 30 persen.

“Ini sebagai akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup signifikan mengakibatkan persentase PAD terhadap APBD cukup tinggi,” ujarnya.

DPR Papua mengapresiasi pencapaian realisasi PAD yang telah dapat melampui target anggaran yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari beberapa strategi instensifikasi pendapatan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Atas hal tersebut, DPR Papua memberikan rekomendasi untuk memandang perlu mendorong gubernur beserta jajaran. Dorongan ini terkait dengan penghimpunan permasalahan dan solusi PAD agar lebih optimal dan inovatif dalam upaya penggalangan sumber potensi maupun dalam merealisasikannya.

Sementara untuk sisi pengelolaan belanja daerah, Junaidi melanjutkan, telah menunjukkan realisasi belanja sebesar Rp 5,03 triliun lebih atau 85,51 persen dari total belanja sebesar Rp 5,88 triliun lebih. Namun terdapat anggaran yang tidak terealisasi kurang lebih sebesar 140 miliar lebih atau 14,49 persen.

Lewat rekomendasi, DPR Papua minta gubernur untuk memaksimalkan langkah-langkah strategis. Hal ini bertujuan untuk mendorong penyerapan belanja daerah dengan menguatkan pengawasan pelaksanaan APBD 2023 melalui pengawasan internal dan eksternal.

“Diharapkan dapat memaksimalkan langkah-langkah strategis dalam upaya mendorong penyerapan belanja daerah. Hal ini tidak terlepas dari data realisasi pendapatan daerah yang mencapai sebesar 102,48 persen,” bebernya.

DPR Papua juga memandang perlu diimbangi dengan efektivitas belanja daerah dengan melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan PAD melalui pengelolaan Aset Daerah tanah dan gedung.

Misalnya, Junaidi mencontohkan tanah yang berada di Jalan Baru sekitar Pasar Youtefa Jayapura. Kemudian hotel-hotel milik pemerintah daerah yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. *** (Imelda)

Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Upaya Pemprov Papua Antisipasi Bencana Kebakaran di 9 Daerah

16 July 2024 - 18:07 WIT

Pemprov Papua Sebut Gerakan Pangan Murah Efektif Stabilkan Harga Pangan

5 July 2024 - 20:24 WIT

DPR Kota Jayapura Gelar Hearing Soal Lampu Jalan Holtekamp

3 July 2024 - 23:17 WIT

3 Ribu Anak Putra Daerah Bakal Ramaikan HAN 2024 di Papua

3 July 2024 - 21:56 WIT

Bulog Papua Kembali Serap 4.800 Ton Beras dari Petani Merauke

3 July 2024 - 21:01 WIT

Abisai Rollo Bicara Konteks Papua: NKRI Bukan Harga Mati, Tapi Sampai Mati

1 July 2024 - 23:02 WIT

Trending di KABAR PAPUA