KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat (DPMK) Papua berkomitmen membangun langsung pembangunan dari tingkat akar rumput.
Hal ini ditekankan dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat DPMK Papua yang berlangsung pada salah satu hotel di Jayapura, Jumat 5 Juni 2026.
“Kampung di Papua bukan sekadar wilayah administratif pemerintahan. Kampung adalah ruang hidup masyarakat adat, tempat tumbuhnya nilai budaya, solidaritas sosial, serta identitas Orang Asli Papua (OAP),” kata Assisten 1 Setda Provinsi Papua, Yohanis Walilo,S.Sod .M.Si yang mewakili Gubernur Papua, saat membuka kegiatan tersebut.
Maka, filosofi “Jika kampung kuat, maka Papua akan kuat” menjadi landasan utama mengapa penguatan kelembagaan lokal kini menjadi prioritas yang mendesak. Langkah strategis ini diambil di tengah dinamika besar yang dihadapi Papua, terutama pasca-pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua.
Lalu. potret pemberdayaan masyarakat kampung masih dihadapkan pada sejumlah tantangan nyata di lapangan, di antaranya:
- Belum optimalnya koordinasi antar-tingkat pemerintahan.
- Belum seragamnya kebijakan pembinaan kelembagaan masyarakat antar-kabupaten/kota.
- Perlunya sinkronisasi program yang lebih tajam antara Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota.
- Kebutuhan penguatan kelembagaan adat di tengah arus pembangunan dan Otonomi Khusus (Otsus).
“Kami berharap rakor yang digelar tidak terjebak pada seremonial dan harus melahirkan langkah konkret guna menyamakan persepsi, menyusun agenda kerja bersama dan mengupas tuntas persoalan riil di lapangan,” katanya.
Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penguatan mitra strategis di kampung, mulai dari RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, hingga lembaga masyarakat hukum adat.
“Pembangunan Papua tidak dapat dilakukan hanya dari kota. Pembangunan harus menyentuh masyarakat akar rumput. Kita harus memastikan dana pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, Posyandu aktif melayani, Karang Taruna membina pemuda, PKK menggerakkan keluarga, dan lembaga adat tetap menjaga harmoni sosial.”
Pemprov Papua berharap seluruh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) di tingkat kabupaten/kota terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan kualitas pembinaan kepada pemerintah kampung.
“Papua membutuhkan birokrasi yang bekerja sampai ke kampung-kampung. Papua membutuhkan aparatur yang memahami kondisi sosial budaya masyarakat adat. Mari kita bekerja bersama, bersinergi, dan membangun Papua dengan hati,” ujarnya Yohanis Walilo.
Sementara itu, Ketua Panitia Merry C. Ayomi menjelaskan Rakor Ke-PMD-an se-Provinsi Papua merupakan rangkaian strategis yang berjalan selama satu bulan, mulai dari tahap persiapan hingga perumusan laporan akhir.
Acara dihadiri 100 peserta dari lintas sektor, mulai dari para Kepala Dinas PMK Kabupaten/Kota se-Papua, jajaran pejabat Eselon III dan IV, perwakilan Balai Pelatihan Jayapura, TA P3MD, hingga mitra kerja pemerintah daerah.
Untuk diketahui, rakor dilatarbelakangi urgensi penguatan kelembagaan lokal, seperti RT, RW, PKK dan Posyandu hingga lembaga adat sebagai mitra strategis pembangunan, guna memperkuat koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. *** (Katharina)
