KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Pemerintah Provinsi Papua Tengah bergerak cepat menangani korban kekerasan seksual yang terjadi saat unjuk rasa penolakan militerisme di Tanah Papua yang dilakukan di Kabupaten Nabire pada Jumat 5 April 2024.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk langsung menjenguk 2 perempuan korban kekerasan seksual yang dirawat di RSUD Nabire.
“Hari ini, kedua korban sudah diperbolehkan pulang oleh rumah sakit. Walau begitu, keduanya masih dalam pemantauan dokter dan menjalani trauma healing,” kata Ribka, saat bertemu dengan wartawan di Kota Jayapura, Selasa malam, 9 April 2024.
Ribka menjelaskan kedua korban juga telah menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi kepada dirinya. “Semua kronologi dan data sudah disampaikan langsung kepada saya. Keduanya sudah dapat bercerita dengan baik. Selain itu, rekam medis yang dilakukan dari pihak rumah sakit juga telah saya ketahui,” jelas Ribka.
Selain mendapatkan perawatan intensif dari pihak rumah sakit, kedua korban juga mendapatkan santunan dari pemerintah daerah.
Ribka bilang, unjuk rasa penolakan militerisme di Tanah Papua yang terjadi di Nabire juga mencederai seorang anak berumur 11 tahun yang kena lemparan batu oleh aksi massa.
“Ada kemungkinan si anak ini berada di sekitar lokasi kejadian dan saat aksi pelemparan terjadi, ada batu yang menyasar ke arah dirinya dan mengenai kepala korban. Namun, korban juga sudah ditangani pihak rumah sakit dan keadaannya mulai pulih,” jelasnya.
Korban lainnya saat aksi unjuk rasa terjadi adalah pembakaran rumah seorang warga. Beruntung tak ada korban jiwa dalam aksi pembakaran itu.
“Sehari usai kejadian, kami sudah mendatangi pemilik rumah dan memberikan ganti rugi Rp500 juta untuk pembangunan rumahnya kembali. Pihak korban sudah menerima santunan itu dan berterima kasih kepada pemerintah,” jelas Ribka.
Ribka membantah terjadi pembiaran kepada korban pasca unjuk rasa yang terjadi di Nabire. Dia menjelaskan perhatian kepada korban dilakukan langsung oleh dirinya dan juga forkopimda.
“Kami mendatangi korban satu persatu bersama forkopimda. Seharusnya yang mengambil langkah ini adalah Bupati Nabire untuk bisa menangani langsung kejadian yang terjadi di wilayahnya. Sedangkan pemerintah Provinsi Papua Tengah sifatnya berkoordinasi dengan 8 kabupaten cakupan. Tapi, perhatian dari Kabupaten Nabire belum ada respons sama sekali,” sambung Ribka. *** (Katharina)
