KABARPAPUA.CO, Nabire– Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk , dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Papua Tengah melakukan Sosialisasi Survei Terpadu Biologis Dan Perilaku (STBP) Tanah Papua 2025 di Kabupaten Nabire, Selasa, 6 Mei 2025.
Dalam kegiatan tersebut terungkap tingginya mobilitas penduduk, minimnya edukasi tentang HIV AIDS dan kurangnya kesadaran untuk memeriksa HIV, stigma negatif, serta layanan kesehatan yang belum merata jadi tantangan dalam penanganan pemeriksaan HIV AIDS di Provinsi Papua Tengah.
Kepala Dinas P2KB Provinsi Papua Tengah, dr. Agus berharap sosialisasi ini sejalan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan berkeadilan. “Harapannya, Kabupaten Nabire bisa menjadi contoh dalam pelaksanaan STBP yang sukses,” jelasnya.
Kegiatan sosialisasi berlangsung di aula Setda Nabire dan dihadiri sejumlah forkompinda, Kepala Dinas Kesehatan, Fasilitator PPKUI, Kepala Distrik, Kepala RSUD Nabire, Komisi Penanggulangan HIV / AIDS Daerah, serta tamu undangan lainnya.
“Epidemi HIV/AIDS di Tanah Papua masih menjadi tantangan kesehatan yang serius dengan angka yang tinggi,” katanya.
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk , dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Papua Tengah melakukan Sosialisasi Survei Terpadu Biologis Dan Perilaku (STBP) Tanah Papua 2025 di Kabupaten Nabire, Selasa, 6 Mei 2025. Foto: Humas Prov Papua Tengah
Akumulasi dari tahun 1998 hingga Desember 2024, jumlah penderita HIV/AIDS di Papua Tengah telah mencapai 22.868 kasus. “Dengan 12.272 kasus di antaranya terjadi pada perempuan.” jelasnya.
Dia menambahkan Kota Nabire menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi HIV AIDS, mencapai 10.494 kasus, diikuti oleh Mimika 7.923 kasus dan Kabupaten Paniai 2.474 kasus. Sisanya tersebar di beberapa kabupaten dengan banyak penderita yang belum terdeteksi karena minimnya pemeriksaan rutin.
Di sisi lain Papua Tengah menghadapi sejumlah tantangan dalam pencegahan dan penanganan HIV AIDS dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah, komunitas, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan kolaborasi semua pihak, data yang dihasilkan akan berkualitas dan bermanfaat bagi program pengendalian HIV AIDS di Tanah Papua Tengah,” jelasnya. *** (Siaran Pers)
