KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Tunggakan biaya studi dan biaya living cost untuk bulan Juli-Desember 2023 bagi mahasiswa penerima beasiswa unggul Papua akhirnya menemui titik terang.
Fakta ini terungkap dalam pertemuan yang digelar Pansus Beasiswa DPRP, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua, Senin 27 November 2023.
Pertemuan yang berlangsung di Hotel Mercure Jayapura dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua, Yohane Walilo.
Kepala BPSDM Papua, Aryoko mengatakan, pihaknya telah mendapat perintah untuk menyelesaikan validasi data dalam waktu dekat ini. Hal ini sesuai kesepakatan rapat bersama Pansus Beasiswa DPR Papua.
Di mana validasi data, lanjut dia, untuk memastikan penyelesaian pembiayaan beasiswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten.
“Kita harus validasi data dari 1.718 berapa yang harus dibayarkan dari Juli-Desember. Kemudian korelasi dengan keuangan itulah yang kemudian disiapkan oleh Pemerintah Papua dan akan lakukan proses pembayaran dalam waktu dekat ini,” ujar Aryoko.
Hal kedua yang disepakati, kata Aryoko, berkaitan kelanjutan program beasiswa di tahun 2024. Atas inisiatif jadwal kerja dari pansus beasiswa, pertemuan akan kembali dijadwalkan minggu depan.
“Kami jadwalkan bersama Pemerintah Papua dengan Kementerian Dalam Negeri maupun para pimpinan di pusat baik, itu presiden maupun wakil presiden,” terangnya.
Selain itu, para orang tua mahasiswa juga berharap masalah beasiswa tidak berhenti sampai pada proses pembayaran di Desember 2023. Mereka menginginkan beasiswa terus berlanjut.
“Ada mahasiswa yang selesai di 2024-2025 bahkan 2026.Jadi intinya itikad baik dari semua pengambil keputusan sudah kita dengarkan. Harapan kami masalah ini menjadi tanggung jawab bersama,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Beasiswa DPR Papua, Fauzun Nihayah menyebut sudah adanya solusi dana untuk pembayaran tunggakan Juli-Desember 2023. Pihaknya telah merekomendasikan BPSDM segera bekerja sama melakukan validasi data.
“Ini sebenarnya ada, hanya saja masih menunggu validasi data dari BPSDM. Mengingat data forum orang tua mahasiswa penerima beasiswa unggul Papua itu masih simpang siur, data belum valid,” kata Fauzun.
Fauzun mengungkapkan bahwa pada hasil rapat sebelumnya, simulasi anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp101 miliar. Namun terjadi perubahan pada hari ini mencapai Rp123 miliar.
Hal ini menandakan data soal penerima beasiswa belum jelas. Untuk itu, Pansus Beasiswa DPR Papua menginginkan adanya data valid sebelum merekomendasikan pembayaran. “Jadi tidak usah kuatir, anggaran tersedia dengan baik,” kata Fauzun.
Pada kesempatan itu, Fauzun juga menyampaikan soal perlunya kebijakan khusus untuk tahun 2024. Hal ini menyusul anggaran induk pemerintah kecil. “Jadi kita fokus dulu tuntaskan Juli -Desember,” pungkasnya. *** (Imelda)
