KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long menyikapi unjuk rasa penolakan Makanan Bergizi Gratis ( MBG) yang terjadi di sejumlah kabupaten di Tanah Papua.
Menurutnya program MBG harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dari pemerintah pusat ke daerah dan dilanjutkan kepada pihak sekolah.
“Jangan sampai pemahaman di daerah, seolah-olah makanan itu di kirim dari Jakarta,” ujarnya, Selasa 18 Februari 2024, saat ditemui wartawan.
Dia mengaku prihatin dengan penolakan MBG yang terjadi. Padahal pemerintah memiliki niat baik dengan program ini. “Program ini kan tentang perhatian pemerintah pusat, Bapak Presiden yang langsung memberikan siswa-siswi makanan bergizi gratis,” jelasnya.
Menurutnya program MBG adalah anugerah, sehingga program ini tidak harus ada penolakan.
“Anak SD, SMP, menolak makan gratis? Seharusnya mereka bersyukur. Angka kemiskinan Papua sangat tinggi, jadi peluang ini sebenarnya bisa diterima,” jelasnya
Jika MBG tetap masih ada penolakan, maka pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota harus bertanggung jawab untuk masalah ini.
“MBG harusnya mendapatkan respons positif dari semua pihak. Saya tidak mau menduga siapa di balik demo ini, tetapi menurut saya secara objektifitas tidak ada anak- anak sekolah mengetahui tentang penolakan itu, menurut saya sangat rancu,” jelasnya.
Termasuk program MBG harus melibatkan semua pihak, seperti DPR, OPD teknis, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama tokoh adat. “Jangan dari satu instansi saja, sebab MBG dilakukan di daerah, bukan dari luar daerah. Saya berharap tidak ada lagi penolakan,” ujarnya. *** (Imelda)
