KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw pesimis persoalan tunggakan beasiswa mahasiswa otonomi khusus atau Otsus) dapat tuntas hingga tahun depan.
Keraguan ini menyusul kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Papua yang sangat terbatas. Ia pun meyakini pemerintah tidak dapat membayar tunggakan beasiswa mahasiswa Otsus Papua.
“Saya yakin Desember bahkan sampai Januari 2024 itu, mereka (beasiswa) tidak dibayarkan. Tahun depan juga pasti tidak dibayarkan,” kata Jhony kepada wartawan, Senin 18 Desember 2023.
Melihat situasi dan kondisi keuangan Pemprov Papua saat ini, Jhony meminta mahasiswa penerima beasiswa otsus ini dapat bijak dalam mengatur keuangannya.
“Sebenarnya kewenangan tersebut sudah dilimpahkan ke kabupaten/kota atau provinsi pemekaran. Namun kenyataannya masih juga belum dapat diselesaikan,” ujarnya.
Jhony mengaku telah bertemu dengan Penjabat Kepala Daerah Kota dan Kabupaten Jayapura. Dalam pertemuan itu, keduanya mengeluhkan dana otsus yang sedikit, namun beban biaya beasiswa besar.
“Persolan beasiswa ini tidak bisa menyalahkan kabupaten/kota atau provinsi pemekaran, namun pemerintah pusatlah yang harus bertanggung jawab. Sebab tidak melihat data yang jelas,” katanya.
Jhony juga menyinggung soal kabupaten/kota atau provinsi pemekaran yang tidak memiliki mahasiswa penerima otsus, namun mendapat dana otsus yang besar. Sebaliknya daerah dengan dana otsus kecil harus membiayai mahasiswa.
“Kami DPR sudah berjuang berulang kali, bahkan kita sudah menggunakan semua dana cadangan kita. Semua kiat sudah upayakan ke sana, tetapi mau berapa lama kita mau bertahan?,” ucap Jhony pasrah.
Dia pun meminta mahasiswa mempertimbangkan kembali niatnya untuk mengikuti studi keluar negeri. Salah satu alasannya kondisi keuangan pemerintah daerah yang terbatas.
“Jadi harus pikir baik keputusan ini. Saya tidak melarang dan menahan mahasiswa untuk berangkat, hanya saja dengan kondisi keuangan seperti ini. Sayang harus putus di tengah jalan,” ujarnya.
DPR Papua sendiri telah membentuk pansus beasiswa mahasiswa otsus, namun hasilnya sama. Pihaknya berharap adanya bantaun dari pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah ini.
“Sudah 2 tahun kami DPR Papua pasang badan untuk hal ini, dana cadangan kita kasih terus. Pemprov uang dari mana, nanti akan menjadi utang bagi kami,” katanya. *** (Imelda)
