Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR PAPUA PEGUNUNGAN · 24 Jun 2024 16:30 WIT

Kejar Realisasi Anggaran, OPD Papua Pegunungan Diminta Genjot Program Kerja


					Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Drs.Wasuok Demianus Siep. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi) Perbesar

Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Drs.Wasuok Demianus Siep. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi)

KABARPAPUA.CO,  Wamena – Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Drs.Wasuok Demianus Siep meminta Organisasi Perangkat Daerah menggenjot program kerja tahun 2024.

Dorongan ini untuk mengejar target realisasi anggaran 2024. Wasuok juga mengingatkan OPD untuk  memperhatikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ).

“Saya harapkan di semester dua anggaran 2024 ini OPD di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan untuk menggenjot program kerja masing-masing untuk mencapai target realisasi anggaran,” katanya kepada wartawan di Wamena, Senin 24 Juni 2024.

Dalam realisasi anggaran, Wasuok melanjutkan bahwa OPD wajib memperhatikan SPJ. Hal ini agar SPJ tidak menumpuk pada permintaan  kegiatan berikutnya.

“Ini harus diperhatikan oleh masing-masing OPD bahwa setiap kegiatan wajibkan SPJ-nya sebelum mengajukan permintaan anggaran pada kegiatan berikutnya. Kalau hal ini tidak diperhatikan akan berdampak pada akhir tahun dan menyulitkan OPD,” ujarnya.

Wasuok menjelaskan langkah ini bertujuan agar penyerapan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan, bukan atas keingan kepentingan pribadi atau golongan.

Hal ini juga menghindari pandangan terhadap pemerintah yang terkesan menghamburkan uang dengan program yang tidak berdampak bagi masyarakat.

“Untuk itu, saya minta OPD untuk laksanakan program dan realisasi anggaran sesuai dengan target masing-masing. Saya harap di triwulan kedua realisasi anggaran bisa mencapai 50 persen, sehingga penyerapan ada dampak manfaatnya untuk masyarakat,” ucapnya.

Pemprov Papua Pegunungan pada anggaran tahun 2023 telah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Opini ini menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat yang lebih baik.

“WDP yang diperoleh tersebut tentu tidak harus berbangga hati. Sebab ada rekemendasi-rekemendasi dari BPK, juga yang tentunya akan ditindak lanjuti untuk diperbaiki secara bersama kedepan,” katanya. *** (Stefanus Tarsi)

Artikel ini telah dibaca 771 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

ASN Palang Kantor Gubernur Papua Pegunungan, Ini Isi Tuntutannya

10 February 2025 - 17:59 WIT

Inflasi Papua Pegunungan Tertinggi di Indonesia, BPS Tawarkan Solusi Ini

4 February 2025 - 21:27 WIT

Makan Bergizi Gratis Dinikmati Siswa Papua Pegunungan, Warganet Ikut Bahagia

16 January 2025 - 22:35 WIT

Pj Bupati Tolikara Apresiasi Semua Pihak Dukung Kepemimpinannya

3 January 2025 - 09:05 WIT

Pesan Damai Perayaan Natal TNI Polri Bersama Warga di Tolikara

14 December 2024 - 18:08 WIT

4 Kabupaten Sudah Pleno KPU Papua Pegunungan

9 December 2024 - 22:09 WIT

Trending di KABAR PAPUA PEGUNUNGAN