KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – PT Pos Indonesia Cabang Jayapura menargetkan penyaluran Bantuan Sosial Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama di Papua rampung pada 5 April 2024.
Adapun wilayah kerja KCU Jayapura mencakup 13 kabupaten/kota, meliputi Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Lanny Jaya. Kemudian, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang, Sarmi, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo.
Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Jayapura, Kusnadi menjelaskan realisasi penyaluran Bansos sampai dengan 31 Maret 2024 sudah terealisasi mencapai 95 persen.
“Sebetulnya perkiraan kami seharusnya (capai) 98 persen, karena adanya kendala di Pegunungan Bintang. 17.407 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum tersalurkan,” ujarnya, Selasa 2 April 2024.
Kusnadi menjelaskan belum tersalurkannya 17.407 KPM di Pegunungan Bintang, karena ketidakhadiran kepala distrik. Bahkan dari 40 distrik, hanya 6 distrik yang hadir dalam penyerahan.
“Terdapat 34 distrik lagi yang belum mencairkan bantuan sosial, karena kepala distrik tidak dapat hadir dalam proses penyaluran. Kemudian juga ada 20 distrik yang alami kendala, yakni sedang proses pelatihan, sehingga akan mencari jalan keluar agar bisa segera tersalurkan,” ungkapnya.
Kusnadi dapat memastikan penyaluran Bansos di Papua dapat mencapai 98 persen, jika persoalan di Pegunungan Bintang terselesaikan. “Kemarin baru terealisasi 95 persen.atau setara dengan 454 ribu KPM,” katanya.
8 Kabupaten Sudah 100 Persen Terima Bansos
Menurut Kusnadi, delapan daerah di wilayah kerja Kantor Pos Jayapura sudah 100 persen menerima bansos. Delapan daeah tersebut meliputi Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Nduga, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo.
Sementara penyaluran bansos di Kabupaten Jayapura sudah mencapai 92 persen. Dimana data aktif sekitar 1.900 dengan jumlah total yang terbayar 20.300.
Sedangkan Kota Jayapura, alokasi penyalurannya sudah mencapai 43.410, daya serapannya masih 89 persen sampai dengan 31 Maret 2024.
“Terjadi penurunan daya serap itu berada di Kabupaten Pegunungan Bintang baru terealisasi 51 persen, dari 35.000 alokasi 17 ribu baru tersalur. Jadi tersisa masih 17 ribu lebih dan semoga tanggal 3 besok sudah bisa tersalur,” ucapnya.
Kusnadi mengungkap penyebab penyaluran bansos di wilayah perkotaan mengalami keterlambatan, karena diserahkan langsung kepada KPM. Sementara untuk daerah lain itu memakai kearifan lokal yang diserahkan langsung ke Lembaga Adat Masyarakat (LMA).
“Kalau kota kita serahkan langsung ke warga dan juga ada proses verifikasi misalnya ada yang sudah meninggal, sudah pindah sehingga ini yang mempengaruhi serapan 92 persen. Data yang belum terserap di antaranya 1.900 itu masih aktif dan masih belum diambil,” katanya. ** (Imelda)
