KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Journalist Network di Kota Jayapura menggelar diskusi dengan tema: “MBG: Titik atau Koma.” Diskusi santai yang digelar bersamaan dengan pameran foto dan pembacaan puisi dilaksanakan di Syper Skylnd Kota Jayapura, Senin 9 Februari 2026 bersamaan dengan momen Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
Diskusi menghadirkan 3 narasumber yakni Hesty Imelda Kere, Ketua Yayasan Teker Harapan Papua sekaligus pengelola dapur mandiri di Sentani. Lalu, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey dan Wakil Ketua II DPR Kota Jayapura, Imam Khoiri.
Journalist Network berharap dengan membedah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan pemahaman dan pencerahan secara gamblang di Tanah Papua
Dalam diskusi itu, sejumlah catatan kritis muncul dari kacamata kemanusiaan, legislatif, hingga pelaksana di lapangan.
Hesty Imelda Kere, Ketua Yayasan Teker Harapan Papua sekaligus pengelola dapur mandiri di Sentani menyampaikan MBG bukan sekadar soal makan gratis, tapi menghidupkan ekonomi pesisir.
“Saya senang bisa melayani sekolah-sekolah di pesisir Danau Sentani. Program ini membangkitkan ketahanan pangan lokal,” katanya.
Hesty mengakui dengan adanya MBG, anak-anak di pesisir Danau Sentani yang sebelumnya tidak pernah merasakan buah anggur, kini bisa mengetahui rasa buah anggur itu sendiri.
“Termasuk bagaimana mama-mama bisa terlibat aktif di dalam dapur MBG di Sentani itu hingga meningkatkan ekonomi pada rumah tangganya masing-masing,” jelasnya.
Dia juga memberikan catatan bahwa ada sejumlah dapur yang tidak layak harus segera dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey memberikan perspektif lebih tajam. Walaupun dia mengapresiasi pemenuhan hak pangan.
“Di lain pihak, program MBG mereduksi anggaran kementerian lain. Termasuk tenaga pendidik terbebani tugas tambahan,” katanya.
Sedangkan risiko keamanan lainnya adanya potensi keracunan makanan akibat keterbatasan tenaga profesional di dapur-dapur darurat.
“Sedangkan di Papua, karena minimnya sosialisasi MBG, bisa memicu kecurigaan orang tua siswa, terutama di daerah rawan konflik di Papua terkait pemberian makan gratis ini,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua II DPR Kota Jayapura, Imam Khoiri menilai MBG bisa menghemat uang jajan hingga peningkatan gizi anak.
“Program ini sukses secara fungsional dan di Kota Jayapura belum ditemukan kasus luar biasa (KLB),” jelasnya.
Imam yakin dengan MBG, beban orang tua dalam memberikan uang jajan anak di sekolah bisa lebih ringan
“Jadi, MBG ini harus berlanjut (yakni koma), bukan berhenti (titik), dengan catatan evaluasi total pada aspek sosialisasi,” kata Imam. *** (rilis)
