Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR PAPUA · 11 Jun 2024 18:35 WIT

DPR Papua Bahas LKPJ Gubernur 2023, Beri Catatan Soal Stunting


					Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur saat menyerahkan LKPJ Gubernur Tahun 2023 kepada DPRP, Selasa 11 Juni 2024. (KabarPapua.co/Imelda) Perbesar

Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur saat menyerahkan LKPJ Gubernur Tahun 2023 kepada DPRP, Selasa 11 Juni 2024. (KabarPapua.co/Imelda)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menggelar rapat paripurna penyerahan dan pembahasan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban ( LKPJ) Gubernur Tahun 2023.

Rapat dibuka Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda di Ruang Sidang DPR Papua, Selasa 11 Juni 2024. Dalam pembahasan LKPJ 2023, DPR Papua memberikan sejumlah catatan dan masukan.

Selain mengenai generasi yang cemerlang, DPR Papua juga menyinggung optimalisasi program serta penanganan stunting secara serius. Demikian pula asupan gizi ibu hamil dan peningkatan gizi balita di Papua.

“LKPJ disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya paling lama 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. Tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi kinerja daerah selama  1 tahun anggaran,” terang Yunus Wonda.

Pada pembahasan LKPJ Gubernur 2023, menjelaskan arah kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro. Demikian pula soal pendapatan belanja daerah, penyelenggara urusan desentralisasi, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Untuk itu, DPR Papua  akan mengoptimalkan tugas dan fungsi komisi dewan dan badan anggaran dewan dengan berpedoman pada peraturan Mendagri No 18  tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2019.

“Meskipun DPRP tidak dalam kapasitas penerimaan dan menolak LKPJ kepala daerah, pembahasan rekomendasi DPR Papua tetap berpegang pada hal yang strategis yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaran daerah,” katanya.

Ia mengimbau kepada seluruh anggota dewan agar sungguh-sungguh membahas materi LKPJ ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Hal ini bertujuan agar DPRP dapat menghasilkan sebuah keputusan yang mengisi rekomendasi perbaikan pelaksanaan pemerintahan pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur menyampaikan seluruh jajaran OPD akan berupaya secara maksimal dalam memberikan yang terbaik untuk upaya percepatan pembangunan di Papua.

“Pemerintah Papua melalui OPD akan berupaya melakukan berbagai hal melalui kinerja APBD sehingga dapat tercapai dan terealisasi sesuai yang direncanakan,” katanya.

Adapun gambaran hasil dari kinerja yang saat ini mulai terlihat dari capaian indikator makro pembangunan Papua yang baik. Disamping itu juga termasuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, PDRB perkapita dan beberapa indikator lainnya.

“Masih ada indikator yang perlu diperbaiki, seperti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Maka itu, rekomendasi DPR Papua atas LKPJ tahun 2023 merupakan suatu masukan yang sangat berharga bagi Pemda Papua,” ucapnya.

Ia berharap OPD dapat memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan untuk dicermati dan dianalisa agar dapat mengambil langkah strategis. Selain itu juga terus berupaya mengembangkan inovasi dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. *** (Imelda)

Artikel ini telah dibaca 27 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

BI Prediksi Inflasi Papua Capai 2,5 Persen pada Akhir 2024

14 June 2024 - 21:47 WIT

Sapi Kurban Jokowi Disembelih di Masjid Nurul Anshar Kota Jayapura, Bobotnya 845 Kg

14 June 2024 - 19:30 WIT

DPR Papua Sembelih 4 Sapi, Daging Kurban Dibagikan ke Masyarakat

13 June 2024 - 20:55 WIT

Realisasi Pendapatan Daerah Papua 2023 Turun 30 Persen, Ini Rekomendasi DPRP

13 June 2024 - 17:02 WIT

Ganja Merajalela di Pelosok Kampung, Aktivis Papua: Kota Jayapura Kehilangan Bantalan

12 June 2024 - 22:48 WIT

Pemkot Jayapura Agendakan Kerja Bakti Massal: Aktivitas Perkantoran Dihentikan

11 June 2024 - 21:37 WIT

Trending di KABAR PAPUA