KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menggelar rapat paripurna penyerahan dan pembahasan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban ( LKPJ) Gubernur Tahun 2023.
Rapat dibuka Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda di Ruang Sidang DPR Papua, Selasa 11 Juni 2024. Dalam pembahasan LKPJ 2023, DPR Papua memberikan sejumlah catatan dan masukan.
Selain mengenai generasi yang cemerlang, DPR Papua juga menyinggung optimalisasi program serta penanganan stunting secara serius. Demikian pula asupan gizi ibu hamil dan peningkatan gizi balita di Papua.
“LKPJ disampaikan kepada DPRD setiap tahunnya paling lama 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. Tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi kinerja daerah selama 1 tahun anggaran,” terang Yunus Wonda.
Pada pembahasan LKPJ Gubernur 2023, menjelaskan arah kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro. Demikian pula soal pendapatan belanja daerah, penyelenggara urusan desentralisasi, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Untuk itu, DPR Papua akan mengoptimalkan tugas dan fungsi komisi dewan dan badan anggaran dewan dengan berpedoman pada peraturan Mendagri No 18 tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2019.
“Meskipun DPRP tidak dalam kapasitas penerimaan dan menolak LKPJ kepala daerah, pembahasan rekomendasi DPR Papua tetap berpegang pada hal yang strategis yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaran daerah,” katanya.
Ia mengimbau kepada seluruh anggota dewan agar sungguh-sungguh membahas materi LKPJ ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
Hal ini bertujuan agar DPRP dapat menghasilkan sebuah keputusan yang mengisi rekomendasi perbaikan pelaksanaan pemerintahan pada tahun berikutnya.
Sementara itu, Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur menyampaikan seluruh jajaran OPD akan berupaya secara maksimal dalam memberikan yang terbaik untuk upaya percepatan pembangunan di Papua.
“Pemerintah Papua melalui OPD akan berupaya melakukan berbagai hal melalui kinerja APBD sehingga dapat tercapai dan terealisasi sesuai yang direncanakan,” katanya.
Adapun gambaran hasil dari kinerja yang saat ini mulai terlihat dari capaian indikator makro pembangunan Papua yang baik. Disamping itu juga termasuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, PDRB perkapita dan beberapa indikator lainnya.
“Masih ada indikator yang perlu diperbaiki, seperti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Maka itu, rekomendasi DPR Papua atas LKPJ tahun 2023 merupakan suatu masukan yang sangat berharga bagi Pemda Papua,” ucapnya.
Ia berharap OPD dapat memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan untuk dicermati dan dianalisa agar dapat mengambil langkah strategis. Selain itu juga terus berupaya mengembangkan inovasi dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. *** (Imelda)
