KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Dewan Adat Papua Wilayah Meepago bakal mengundang 6 gubernur di Tanah Papua untuk membahas operasional tambang di Bumi Cenderawasih.
Ketua DAP Representasi Meepago, Eltinus Omaleng menyebutkan pembahasan bersama para gubernur di Tanah Papua ini akan membahas keberlanjutan masyarakat adat pemilik hak ulayat tanah di atas operasional tambang.
Omaleng bilang, permasalah krusial soal pertambangan di Papua mencuat pada pleno I DAP wilayah Meepago yang dilakukan pada 7-8 April 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan adat mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA), perlindungan hak asasi manusia, dan tuntutan keterlibatan masyarakat adat dalam operasional tambang, di antaranya Blok Wabu dan Freeport Indonesia.
“Pertemuan dengan para gubernur dan manajemen perusahaan tambang akan dilakukan di Timika pada 10 Mei mendatang. Kami akan duduk bersama, melihat bagaimana manfaat operasional tambang itu untuk berpihak kepada masyarakat adat,” katanya, dalam keterangan pers pada salah satu hotel di Jayapura, Rabu 8 April 2026.
Ke depan, pembahasan dengan kepala daerah di Papua ini juga akan melihat posisi anak adat Papua untuk bisa menempati pimpinan strategis bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Dewan Adat Merpago secara spesifik meminta agar putra-putri terbaik Papua diberikan kesempatan menduduki jabatan puncak termasuk di PT Freeport Indonesia,” kata Omaleng.
Dalam kesempaan itu, Omaleng juga didampingi Ketua DAP Papua, Yakonias Wambrar dan akan mengawal perjuangan DAP Meepago dalam keberpihakan ini.
“DAP pada 7 wilayah adat akan Bersatu demi kepentingan bangsa Papua, khususnya di Meepago,” kata Yakonias.
DAP berharap para kepala daerah di Tanah Papua bisa bersama-sama berkomitmen memastikan keberpihakan perusahaan tambah untuk pemilik hak ulayat. *** (Katharina)
