KABARPAPUA.CO, Wamena- Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbud Papua Pegunungan, Simon Sembor mengakui efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak pada kebutuhan guru kontrak di Papua Pegunungan. Bahkan sejak Juni 2025, sebanyak 320 Surat Keputusan (SK) guru kontrak telah berakhir.
“Untuk program guru kontrak yang dimulai sejak Juni 2024 telah selesai pada Juni 2025. Kami tidak bisa perpanjang karena efisiensi anggaran. Padahal kebutuhan guru sangat dibutuhkan,” katanya, Selasa 30 September 2025.
Terkait hal ini, pihaknya telah menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan. Apalagi Dinas Pendidikan setempat berkeinginan mengangkat guru kontrak pada 8 kabupaten yakni di Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Nduga, Tolikara, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah dan Yalimo. “ Tapi jika anggaran tak ada, mau bayar pakai apa?”
Menurut Simon, program guru kontrak sangat penting untuk membantu mengisi kesenjangan tenaga pendidikan di wilayah-wilayah terisolir di Papua Pegunungan. *** ( Agris Wistrijaya)
