KABARPAPUA.CO, Wamena– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Pegunungan menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building di Wamena pada Selasa 1 September 2026.
Acara dihadiri Asisten III Setda Papua Pegunungan Lukas W Kossay, Kepala KC Perum Bulog Wamena Dedi Rahman, Kepala Perwakilan BI Papua Warsono, Kepala BPS Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa, Kepala BPKAD Kabupaten Jayawijaya Estepanus L Kassa, Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Papua Pegunungan Isak Yikwa, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, S.H., M.H mengapresiasi kerja sama antardaerah yang terus terjalin. Ia menekankan pentingnya menyamakan komitmen dan memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga di wilayah Papua Pegunungan.
“Sinergi yang terjaga selama ini telah membuah hasil baik. Pada Juli 2026, inflasi kita tercatat sebesar 4,64% (yoy), turun signifikan dari bulan Juni 2026 yang sempat menyentuh angka 7,84% (yoy),” ujar Atenius Murip dalam arahannya.
Bupati mengimbau semua pihak tidak cepat puas dan tetap waspada. Upaya pengendalian harus konsisten diperkuat untuk menekan tingkat inflasi menuju target 2,5 ± 1% (yoy) demi mempertahankan daya beli masyarakat.
Berdasarkan rilis BPS pada Juli 2026, sejumlah komoditas pangan strategis seperti tomat, cabai rawit, bayam, dan daging ayam ras tercatat masih memberikan andil cukup besar terhadap pergerakan inflasi di Jayawijaya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati mendorong optimalisasi potensi pertanian lokal. Papua Pegunungan dinilai memiliki kualitas tanah dan sumber daya alam yang sangat subur untuk pengembangan berbagai komoditas hortikultura.
“Kita perlu terus mendorong penguatan kemandirian pangan lokal, seperti cabai, tomat, aneka bawang, dan sayuran. Dengan sinergi yang makin erat, setiap tantangan inflasi dapat direspons secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tegasnya.
Kegiatan HLM dan Capacity Building ini diharapkan tidak sekadar menjadi ajang evaluasi rutin, melainkan menghasilkan kesepakatan langkah konkret yang langsung dapat ditindaklanjuti oleh tiap OPD, Bank Indontesia, BPS, Bulog, hingga para pelaku usaha dan petani lokal. *** (Agris Wistrijaya)
