KABARPAPUA.CO, Wamena – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya menggelar kegiatan akselerasi pendataan Sensus Ekonomi 2026 bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya.
Kegiatan yang diikuti para aparatur sipil negara (ASN) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) ini, digelar di Aula Wio, Kantor Bupati Jayawijaya, Wamena, Papua Pegunungan, Kamis, 27 Agustus 2026.
Kegiatan ini sebagai upaya mempercepat capaian pendataan yang akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya Tinggal Wusono mengajak seluruh ASN berpartisipasi aktif mengisi data sensus ekonomi.
“BPS memberikan kesempatan kepada ASN yang belum mengisi data sensus untuk melakukannya secara bersama-sama melalui kegiatan ini,” kata Tinggal saat membuka resmi kegiatan ini.
Menurutnya, kolaborasi antara BPS dan Pemkab Jayawijaya diharapkan mampu membantu pencapaian target pendataan di daerah. “Hari ini BPS bekerja sama pemerintah daerah menghadirkan ASN agar dapat mengisi data bersama sesuai indikator sensus. Harapannya target capaian sensus di Kabupaten Jayawijaya dapat terpenuhi,” jelasnya.
Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jayawijaya telah dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan tahapan persiapan yang sudah dilakukan sejak 1 Mei 2026.
“Pendataan mencakup 40 distrik dan 328 kampung atau kelurahan di Kabupaten Jayawijaya dengan melibatkan sekitar 421 petugas sensus,” terang Arther.
Meski masa pendataan tinggal beberapa hari, Arther mengakui progres pendataan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama kondisi geografis Jayawijaya yang sulit dijangkau serta masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat akibat kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai tujuan sensus.
“Tantangan terbesar kami adalah kondisi geografis dan masih adanya masyarakat yang belum memahami pentingnya sensus ekonomi. Padahal data yang benar akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang benar,” jelas Arther.
Hingga saat ini, kata Arther, capaian pendataan di Kabupaten Jayawijaya baru mencapai sekitar 39 persen. Karena itu, BPS terus melakukan berbagai upaya percepatan, termasuk menggandeng Pemkab Jayawijaya melalui kegiatan pengisian data bersama ASN dan CPNS.
Arther menegaskan, data sensus ekonomi menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat, Provinsi Papua Pegunungan, maupun Kabupaten Jayawijaya.
“Terlebih di wilayah Papua Pegunungan sebagai provinsi baru yang membutuhkan data yang akurat, untuk mendukung perencanaan pembangunan,” terangnya.
Menurut Arther, sensus ekonomi ini mendata usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar, sekaligus mendukung penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. “Semakin lengkap informasi yang diberikan masyarakat, semakin baik kualitas data yang dihasilkan,” jelasnya.
Arther juga mengimbau masyarakat yang belum mengikuti pendataan agar segera datang ke Kantor BPS Kabupaten Jayawijaya di Jalan Diponegoro Nomor 25 sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
“Masyarakat bisa membawa dokumen dan informasi pendukung, seperti Kartu Keluarga, informasi kondisi tempat tinggal, penggunaan listrik, serta data pengeluaran dan pendapatan rumah tangga,” paparnya.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima di Indonesia sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986 dan diselenggarakan setiap sepuluh tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Statistik.
Melalui akselerasi bersama Pemkab Jayawijaya, BPS berharap capaian pendataan dapat meningkat secara signifikan hingga mendekati target 100 persen sebelum masa pendataan berakhir. ***(Agris Wistrijaya)
