KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua membocorkan biaya distribusi logistik Pemilu 2024 di wilayah pedalaman timur Indonesia.
Menurut Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, distrik logistik untuk 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di pedalaman mencapai Rp150 juta. Anggaran tersebut sudah termasuk dropping lalu jemput dua kali.
“Di Papua ini biaya operasional untuk kayak distribusi logistik ke pedalaaman 1 TPS saja itu bisa memakan biaya sampai 150 juta rupiah. Karena sudah termasuk dengan distribusi dropping lalu jemput dua kali, ” katanya, Sabtu 13 Januari 2024.
Steve menyebut, tingginya biaya distribusi, karena kerawanan daerah, termasuk medan dan cuaca. Salah satunya kepulauan terluar Mapia di Kabupaten Supiori.
“Pulau Mapia, meskipun hanya terdapat 1 TPS, tetapi ya mereka juga punya hak, sehingga memang pendistribusiannya sedikit sulit tapi kita sudah simulasikan,” ujarnya.
Sewa Helikopter Jika Gelombang Laut Tinggi
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey secara simbolis membuka segel surat suara Pemilu 2024, Sabtu 13 Januari 2024. (KabarPapua.co/Natalya Yoku)
Menurut Steve, proses distribusi logistik dapat menggunakan kapal apabila gelombang laut tidak stabil. Sebaliknya, proses distribusi menggunakan helikopter apabila gelombang tinggi.
“Daerah yang agak rawan dan riskan (risiko), terutama yakni Kabupaten Mamberamo Raya. Di mana ada 2-3 distrik, kemudian Waropen dan Kabupaten Keerom,” katanya.
Steve menilai tingkat kerawanan distribusi logisik di Kabupaten Keerom sudah tidak seperti Pemilu 2019. Sebab, 90 persen wilayah dapat dijangkau menggunakan kendaraan darat pada musim kemarau.
“Kalau musim hujan, ya kita harus siapkan dengan angkutan udara. Kami selalu koordinasi dengan teman-teman dari TNI-Polri, jika kita minta bantuan angkutan udaranya,” ujarnya.
Selain Keerom, menurut Steve, ada beberapa distrik di Kabupaten Waropen yang perlu antisipasi dalam distribusi logistik. Distrik ini terletak di perbatasan Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
“Ada juga beberapa distrik di wilayah gunung, itu tapi aksesnya sudah bisa dijangkau. Namun untuk sementara KPU Papua belum ada hambatan, makanya kami desak terus ekspedisinya,” katanya. *** (Natalya Yoku)
