KABARPAPUA.CO, Serui – Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menghadiri arahan audit terinci yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua di Gedung Silas Papare, Serui, Selasa 7 April 2026.
Dalam kesempatan itu, seluruh pimpinan OPD diminta bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan keuangan dan aset daerah berlangsung.Kegiatan tersebut diikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala distrik, bendahara barang, bendahara keuangan, serta pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Tim BPK RI menegaskan pentingnya keterbukaan dan kerja sama dari seluruh OPD. Setiap pihak diminta aktif memberikan keterangan yang benar dan lengkap selama proses audit terinci berlangsung, sebagai dasar perbaikan tata kelola keuangan dan aset di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Selain itu, BPK RI juga membuka ruang konsultasi bagi OPD yang mengalami kendala atau belum memahami mekanisme pelaporan. Selama kurang lebih 40 hari pelaksanaan audit di Serui, seluruh OPD diimbau memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi langsung dengan auditor.
Bupati Benyamin Arisoy dalam arahannya menegaskan agar seluruh pimpinan OPD tidak meninggalkan tempat tugas selama proses audit berlangsung. Ia menilai pemeriksaan ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
Menurutnya, selama ini pemahaman teknis terkait manajemen keuangan dan pengelolaan aset masih terpusat pada sebagian aparatur di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sementara itu, sebagian pimpinan OPD dinilai hanya memahami gambaran umum, sedangkan teknis pelaporan diserahkan sepenuhnya kepada bidang keuangan dan aset.
“Pola ini harus kita ubah. Semua pimpinan OPD harus memahami dan mampu mengerjakan laporan keuangan dan laporan asetnya sendiri,” tegasnya.
Ia berharap, melalui penguatan sistem dan peningkatan kapasitas di setiap OPD, penyusunan laporan keuangan dan aset daerah ke depan dapat dilakukan lebih tertib dan akuntabel.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya membangun sistem yang berkelanjutan agar tata kelola keuangan dan aset tetap berjalan profesional, siapa pun pemimpin yang melanjutkan pemerintahan nantinya. *** (Ainun Faathirjal)
