KABARPAPUA.CO, Serui– Pemerintah Daerah Kepulauan Yapen resmi menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026 kepada DPRK setempat, Jumat 28November 2025.
Penyerahan ini menandai dimulainya pembahasan Rancangan APBD 2026. Dalam pemaparannya, Bupati Benyamin Arisoy menyampaikan proyeksi APBD 2026 diperkirakan turun lebih dari Rp1 triliun menjadi sekitar Rp900 miliar.
Penurunan juga terjadi pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bupati Arisoy mengkritik target PAD 2025 yang dinilai tidak realistis yakni Rp35 miliar, dengan realisasi hanya Rp21 miliar. “Oleh karena itu, target PAD untuk tahun 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp28 miliar,” jelasnya.
Bupati Arisoy berharap DPRK segera membahas dokumen tersebut, meskipun ia mengakui adanya keterlambatan penyerahan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) karena kendala teknis.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua III DPRK, Bernard Worumi, memastikan komitmen dewan untuk mengawal proses pembahasan secara transparan dan akuntabel.
“Pembahasan materi Rancangan APBD direncanakan akan berlangsung pada awal Desember 2025,” katanya.
Dokumen KUA-PPAS menjadi dasar penting yang memuat kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah sebelum penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Acara berlangsung di Gedung DPRK Kepulauan Yapen dan dihadiri oleh Bupati Benyamin Arisoy, Wakil Bupati Roi Palunga, Plh Sekretaris Daerah Oktovianus Ayorbaba, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepulauan Yapen Franky F. Howay, Plt Kepala Bappeda Saskar Paiderouw, pimpinan dan anggota komisi DPRK, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. *** (Ainun Faathirjal)
