KABARPAPUA.CO, Serui– Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Kepulauan Yapen terus membenahi kualitas pelayanan publik melalui penguatan layanan berbasis digital, keterbukaan informasi, serta optimalisasi kanal pengaduan masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua pada 2027.
Di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumirto Dwi Bongga, berbagai upaya pembenahan dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, dan profesional.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan website resmi https://dpuprpkp.kepyapenkab.go.id yang menjadi sarana penyampaian informasi publik terkait program, kegiatan, dan pelayanan dinas.
Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, aspirasi, maupun masukan melalui aplikasi E-Tuntas yang dapat diakses melalui https://etuntas.kepyapenkab.go.id.
Untuk mempermudah komunikasi, Dinas PUPRPKP juga menyediakan layanan Call Center WhatsApp di nomor 0823-4554-5744. Kanal komunikasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi maupun menyampaikan pengaduan secara langsung.
Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui media sosial Facebook dan TikTok. Kedua platform tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai program pembangunan, aktivitas dinas, serta berbagai layanan yang dapat diakses masyarakat.
Dukung Visi Pembangunan
Melalui transformasi pelayanan berbasis digital, Dinas PUPRPKP berupaya meningkatkan efektivitas kerja, memperluas akses informasi, memperkuat akuntabilitas, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
Pembenahan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem pelayanan yang terbuka, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, termasuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua pada 2027.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, terdapat empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipersiapkan untuk menghadapi agenda penilaian tersebut, yakni:
- Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Dinas PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Yapen.
Dinas PUPRPKP optimistis dapat memperoleh hasil penilaian yang baik melalui peningkatan standar pelayanan, penguatan sarana pengaduan masyarakat, keterbukaan informasi publik, serta pembenahan tata kelola organisasi secara berkelanjutan.
Kualitas Pelayanan
Dinas PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Yapen berkomitmen melanjutkan evaluasi dan pembenahan internal sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Pembenahan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penguatan standar operasional pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif dengan memanfaatkan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang telah disediakan, baik untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, maupun memberikan masukan terhadap pelayanan sesuai kewenangan Dinas PUPRPKP.
Melalui pembenahan secara berkelanjutan, Dinas PUPRPKP Kabupaten Kepulauan Yapen bertekad menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, mudah diakses, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Terus Berbenah, Meningkatkan Pelayanan, Mewujudkan Yapen Rumah Kita yang Berkeadilan, Unggul dan Sejahtera.”
INFORMASI LAYANAN PUBLIK DINAS PUPRPKP KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
- Website: https://dpuprpkp.kepyapenkab.go.id
- Pengaduan E-Tuntas: https://etuntas.kepyapenkab.go.id
- Call Center WhatsApp: 0823-4554-5744
- Media informasi: Facebook dan TikTok
(Ainun Faathirjal)
