KABARPAPUA.CO, Jakarta– Bupati Jayawijaya, Atenius Murip memaparkan kondisi penanganan pascakonflik sosial di Wamena yang sejadi pada Mei 2026 dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Kementerian dan Lembaga yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa 11 Agustus 2026.
Rakor digelar sebagai bagian dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam membahas penanganan dampak konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Jayawijaya.
Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Heri Wiranto, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai Wakil Bupati Lanny Jaya Fredi Ginia Tabuni , serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Bupati Atenius Murip menyampaikan gambaran menyeluruh mengenai situasi dan kondisi Jayawijaya pascakonflik, meliputi kronologi konflik sosial, dampak yang ditimbulkan, data korban manusia dan kerugian material, serta langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan pemerintah.
Bupati juga memaparkan berbagai upaya penanganan dan penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, termasuk proses rekonsiliasi, penanganan masyarakat terdampak, serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam proses pemulihan pascakonflik.
Menurut Bupati Atenius Murip, salah satu kebutuhan mendesak yang saat ini harus segera mendapat perhatian adalah rekonstruksi rumah-rumah warga yang terbakar akibat konflik sosial tersebut.
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, kata Bupati, memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan pembangunan kembali terhadap ratusan rumah warga yang terdampak.
“Pada kesempatan yang baik ini, kami memohon kepada bapak dan ibu perwakilan kementerian dan lembaga untuk mengambil keputusan dan bergerak cepat. Warga saya sudah mengungsi selama empat bulan. Hati kami menangis melihat situasi yang berat ini,” ujar Bupati Atenius Murip.
Ia berharap langkah cepat dari pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait dapat menjadi bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat Jayawijaya dan Papua Pegunungan yang terdampak konflik.
“Langkah cepat bapak dan ibu merupakan bukti kehadiran negara bagi warga negara di Jayawijaya dan Papua Pegunungan,” katanya.
Dalam pemaparannya, Bupati Atenius Murip juga menyampaikan data rumah warga yang terbakar berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pemerintah daerah pada 22 Mei 2026.
Sejumlah rumah warga terdampak tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Kampung Wesakin sebanyak 99 rumah, Kampung Logonoba 79 rumah, Kampung Wouma 56 rumah, Kampung Pipitmo 15 rumah, dan Kampung Hubikiak sebanyak 27 rumah.
Pemerintah daerah juga mencatat adanya tambahan rumah terdampak yang baru terinventarisasi, sehingga jumlah keseluruhan mencapai lebih dari 300 unit rumah.
Bupati Atenius Murip menegaskan, kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan kerja sama seluruh pihak, khususnya pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait, untuk mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah pascakonflik.
Atas terselenggaranya rakor tersebut, Bupati Atenius Murip menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kemenko Polkam yang telah menginisiasi pertemuan lintas kementerian dan lembaga tersebut.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta rakor, termasuk perwakilan kementerian dan lembaga, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Wakil Bupati Lanny Jaya, serta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat Jayawijaya.
“Kami akan tetap menunggu langkah-langkah selanjutnya. Kami berharap koordinasi yang telah dilakukan ini dapat menghasilkan langkah nyata, terutama untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascakonflik di Wamena dan Jayawijaya,” ujar Murip.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengimbau seluruh masyarakat Jayawijaya dan Papua Pegunungan untuk terus menjaga keamanan dan kedamaian serta mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah bersama Kemenko Polkam, kementerian, dan lembaga terkait.
Menurutnya, kolaborasi dan koordinasi semua pihak sangat penting untuk memastikan proses pemulihan dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara aman, nyaman, dan damai.
“Kami juga memohon doa dari bapak dan ibu sekalian bagi masyarakat Jayawijaya. Semoga langkah-langkah koordinatif yang dilakukan dengan niat tulus ini dapat membawa hasil nyata bagi masyarakat, terutama dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascakonflik,” pungkasnya. *** (Agris Wistrijaya)
