KABARPAPUA.CO, Wamena – Diimbau seluruh elemen masyarakat Papua Pegunungan agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan suatu konten, baik melalui media sosial (medsos) maupun media komunikasi lainnya.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan, Manogar Sirait menyikapi maraknya penyebaran flayer, gambar, video, maupun narasi di berbagai platform medsos, yang memuat fitnah, tuduhan tanpa dasar, pencemaran nama baik, dan pencatutan nama Gubernur Papua Pegunungan untuk membangun opini yang tak dapatdipertanggungjawabkan.
“Saya selaku Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan mengimbau seluruh masyarakat agar lebih bijak dalam menerima, memproduksi, maupun menyebarkan informasi di ruang digital,” jelas Manogar dalam siaran persnya kepada media, Selasa, 4 Agustus 2026.
Menurut Manogar, perbedaan pandangan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagai hak setiap warga negara.
“Namun demikian, penyebaran informasi bohong, fitnah, hasutan, dan pencemaran nama baik bukanlah bentuk demokrasi yang sehat, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan dampak sosial serta konsekuensi hukum,” jelas Manogar.
Manogar juga mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN), pejabat pemerintah, pelaku usaha, kontraktor, konsultan, organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh lapisan masyarakat agar tidak mengatasnamakan Gubernur Papua Pegunungan.
“Selain itu, juga keluarga gubernur, staf ahli gubernur, staf khusus gubernur, maupun pihak yang mengaku dekat Gubernur Papua Pegunungan untuk menawarkan proyek, meminta sejumlah uang, menjanjikan jabatan, mengurus mutasi, atau memperoleh keuntungan pribadi dalam bentuk apa pun,” terangnya.
Menurut Manogar, apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut, pihaknya tegaskan bahwa hal itu bukan merupakan perintah, kebijakan, maupun sepengetahuan Gubernur Papua Pegunungan.
“Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan Gubernur Papua Pegunungan, dan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan,” jelasnya.
Pemprov Papua Pegunungan, kata Manogar, tetap berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh program pembangunan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat Papua Pegunungan.
“Kami juga menegaskan, Pemprov Papua Pegunungan senantiasa membuka ruang dialog, menerima kritik, dan menghargai setiap masukan yang disampaikan secara santun, terbuka, dan bertanggung jawab. Namun, kami mengajak semua pihak untuk tidak menjadikan fitnah, hoaks, dan provokasi sebagai sarana membangun opini yang dapat memecah persatuan masyarakat,” terangnya.
Provinsi Papua Pegunungan, kata Manogar, membutuhkan persatuan, kolaborasi, dan kerja nyata dari seluruh komponen masyarakat agar pembangunan dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan bersama.
“Akhirnya, kami mengimbau seluruh masyarakat Papua Pegunungan untuk bersama-sama menjaga ruang publik yang sehat, bermartabat, dan berlandaskan fakta. Mari kita perkuat semangat persaudaraan, menghormati perbedaan pendapat, dan mengedepankan etika dalam menyampaikan kritik maupun aspirasi,” paparnya.
Menurut Manogar, demokrasi membutuhkan kritik yang berbasis fakta, bukan propaganda yang dibangun di atas kebohongan. “Mari kita jaga kehormatan lembaga pemerintahan, persatuan masyarakat, dan masa depan Papua Pegunungan dengan sikap yang bertanggung jawab,” ujarnya. ***(Siaran Pers/Natalya Yoku)
