KABARPAPUA.CO. Kota Jayapura-Tiga isu krusial menjadi sorotan utama pada Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pemerintah Kota Jayapura yang digelar Jumat 17 Juli 2026. Ketiga isu tersebut yakni pemberantasan minuman keras (miras) ilegal, penyelundupan narkotika, hingga aktivitas tambang emas ilegal.
Rapat yang dilaksanakan rutin tiga bulanan itu dipimpin oleh Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo. Dalam rapat juga hadir Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, Ketua DPRK Kota Jayapura, Kapolresta Jayapura Kota, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Dandim 1701/Jayapura, Komandan Satrol Lantamal X Jayapura, serta Plt Sekretaris Daerah Kota Jayapura.
Kata Abisai, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah peredaran minuman keras (miras) dan narkoba. “Banyak kasus kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminal dipicu oleh konsumsi miras, terutama yang dijual secara ilegal di pinggir jalan,” katanya.
Karena itu, Pemerintah Kota Jayapura bersama Forkopimda akan memperketat pengawasan terhadap penjualan miras, termasuk melakukan penertiban terhadap penjual miras ilegal.
Termasuk upaya pemberantasan narkotika, khususnya ganja yang diduga masuk melalui jalur perbatasan Papua Nugini. Pemkot meminta aparat keamanan memperketat pengawasan di jalur-jalur tikus yang berpotensi menjadi akses masuk barang terlarang tersebut.
Dalam pertemuan tersebut juga didorong pengaktifan kembali pos keamanan lingkungan (pos kamling) di seluruh wilayah Kota Jayapura. Hal ini dilakukan mengantisipasi pencurian di lingkungan sekitar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
Selain persoalan keamanan, Wali Kota juga menyoroti aktivitas pendulangan emas ilegal di wilayah Kota Jayapura. Ia menegaskan aktivitas tersebut harus dihentikan karena berpotensi merusak lingkungan dan memicu bencana, seperti longsor.
Abisai meminta masyarakat adat tidak memberikan izin kepada pihak-pihak yang melakukan pengambilan material tanah untuk aktivitas pendulangan emas.
“Mari bersama menjaga keamanan Kota Jayapura. Situasi yang aman bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan dan pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat,” katanya. *** (Katharina) .
