KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Mengendalikan inflasi di Papua kerap menjadi tantangan tersendiri. Sebab ketergantungan tinggi pada pasokan barang dan bahan pokok (bapok) dari luar Papua, geografis yang menantang, dan juga biaya logistik udara mahal, sering memicu melonjaknya harga bapok dan barang.
Namun Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui perluasan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD). Dua langkah strategi ini perlahan membuktikan, inflasi bukanlah hewan buas yang tak bisa dijinakkan.
“Strategi ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga pangan, sekaligus memastikan pasokan kebutuhan bapok tetap tersedia di seluruh wilayah tanah Papua,” kata Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesai Provinsi Papua Warsono, saat ditemui wartawan dalam acara Capacity Building kepada Wartawan Ekonomi di Jayapura, Papua, Jumat malam, 3 Juli 2026.
Warsono juga mangatakan, Papua masih menghadapi tantangan besar, sebab sebagian besar kebutuhan pangannya dipasok dari luar daerah, terutama dari Sulawesi Selatan. Kondisi itu, membuat sinergi antardaerah menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi serta menekan gejolak harga di pasar.
“Sehingga perlu sinergi melalui KAD untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Hingga pertengahan 2026, kami telah melaksanakan sekitar 250 kegiatan GPM yang tersebar di seluruh wilayah kerja kami,” terang Warsono.
Menurut Warsono, kegiatan ini menjadi salah satu instrumen utama dalam membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
“Selain GPM, kami juga aktif mendorong penguatan KAD dengan berbagai daerah penghasil komoditas pangan, guna memperlancar distribusi dan mengurangi tekanan inflasi di wilayah Papua,” jelasnya.
Dalam mendukung pengendalian inflasi, kata Warsono, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua bersama pemerintah daerah dan berbagai mitra strategis terus memperkuat sinergi melalui sejumlah program nyata.
“Upaya tersebut, selain penyelenggaraan GPM, tapi juga ada pelatihan-pelatihan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan kelompok tani, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani,” jelasnya.
“Program ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan pasokan, mendukung kelancaran distribusi, serta memperkuat kapasitas produksi pangan lokal, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas harga di Papua,” kata Warsono menambahkan.
Selain itu, kata Warsono, dalam menjaga kelancaran peredaran uang Rupiah, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua juga menjalankan program kas titipan yang bekerja sama dengan perbankan di tujuh titik, serta layanan KasKeliling Luar Kota (KKLK) yang menjangkau daerah-daerah terpencil, seperti Oksibil dan Asmat.
“Distribusi uang Rupiah layak edar tetap menjadi perhatian, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), yang hanya dapat diakses melalui transportasi udara. Sehingga, layanan kas keliling terus dioptimalkan,” paparnya.
Menjangkau wilayah 3T, kata Warsono, merupakan komitmen Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, guna memastikan uang Rupiah hadir dan dapat diaskes seluruh masyarakat. Namun tantangan utama dihadapi, kondisi geografis luas yang sulit dijangkau.
“Juga masih rendahnya literasi masyarakat terkait program Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, khususnya dalam hal penukaran uang tidak layak edar. Sehingga kami akan terus melakukan kas keliling,” katanya. ***(Syamsuddin Levi)
